Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Proses terbuka yang dilakukan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam memilih Direktur Jenderal Pajak, diklaim Wakil Menteri Keuangan Madiasmo diikuti oleh kementerian lainnya.
"Dengan Pansel (Panitia Seleksi) ini banyak yang ikuti kita. Misalnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, lalu ada juga BKKBN dan lainnya," ujar Mardiasmo dalam diskusi Front Page "Siapa Pantas jadi Dirjen Pajak?", Jakarta, Selasa (16/12/2014).
Menurut Mardiasmo yang juga menjadi Ketua Pansel Pejabat Eselon I Kementerian Keuangan, proses pemilihan pejabat dilingkungan kementerian sudah saatnya terbuka untuk mencari sosok yang terbaik dan tidak menimbulkan kecurigaan masyarakat.
"Kementerian Keuangan ini yang pertama kali, tapi sebenarnya zamannya ibu Sri Mulyani juga sudah ada walaupun tidak terbuka seperti ini, jadi dulu orang cukai bisa jadi pajak," ujarnya.
Diketahui, saat ini ada sebelas peserta yang dinyatakan lolos seleksi penulisan makalah untuk menduduki kursi Dirjen Pajak, di antaranya : Catur Rini Widosari (Direktur Keberatan dan Banding), Dadang Suwarna (Direktur Pemeriksaan dan Penagihan), Muhammad Haniv (Kepala Kantor Wilayah Banten), serta Poltak Maruli John Liberty Hutagaol (Direktur Peraturan Perpajakan II).
Selain itu, ada juga Sigit Priadi Pramudito (Kepala Kanwil Wajib Pajak Besar), Edi Slamet Irianto (Kepala Kanwil Jawa Tengah I), Ken Dwijugiasteadi (Kepala Kanwil Jawa Timur I), Wahju Karya Tumakaka (Direktur Transformasi Proses Bisnis), Puspita Wulandari, Suryo Utomo, dan Rida Handanu