Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Utama PT Pertamina Energy Trading Ltd (Petral), Bambang Irianto, mengaku tidak peduli jika perusahaannya yang berkantor di Singapura dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Bambang menegaskan bahwa pihaknya hanya menjalankan tugas negara.
"Itu kan pemerintah. Saya hanya pelaksana, pekerja profesional," ujar Bambang di kantor Kementerian ESDM, Rabu (17/12/2014).
Bambang juga tak memikirkan banyak pihak yang mengatakan Petral tidak transparan dalam mengembangkan tugasnya dalam mengolah bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Bambang melempar pertanyaan tersebut kepada Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri.
"Silakan tanya ke pak Faisal, semua sudah dijelaskan. Terima kasih," ungkap Bambang.
Bambang juga tidak mau banyak berkomentar mengenai rencana penutupan Petral yang akan dilakukan pemerintah. Pasalnya wacana awalnya, Petral dinilai tidak efisien dan hanya merugikan negara saja.
"Sesuai yang diminta silakan tanya pak Faisal. Semua sudah kita serahkan," kata Bambang.
Sebelumnya, Petral, Pertamina, dan tim tata kelola migas yang diketuai Faisal Basri mengadakan pertemuan di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Rapat tersebut membahas skema bisnis pengelolaan dan impor BBM bersubsidi yang dinilai merugikan negara.