Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Target meningkatkan 300 persen ekspor nasional mendorong Menteri Perdagangan Rahmat Gobel menciptakan berbagai terobosan penting.
Kali ini, Rahmat Gobel menjalin sinergi tiga Kementerian, yakni Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Melalui sinergi ini, Mendag mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 97/M-DAG/PER/12/2014 tanggal 24 Desember 2014 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.
"Melalui sinergi Kementerian ini, kami berharap terjadi peningkatan ekspor produk industri kehutanan seperti mebel dan kerajinan," tegas Menteri Perdagangan Rahmat dalam konferensi pers di Gedung Kementerian Perdagangan, Senin (29/12/2014).
Hadir dalam konferensi pers ini Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Bambang Hendroyono yang mewakili Menteri LHK Siti Nurbaya dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian Ansari Bukhari yang mewakili Menteri Perindustrian Saleh Husin.
Menurut Mendag, sebagai wujud dukungan atas lahirnya Permendag ini, Kementerian LHK menerbitkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.95/Menhut-II/2014 tanggal 22 Desember 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P.43/Menhut-II/2014 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak.
"Pada Permen-LHK ini persyaratan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) pemilik Eksportir Terdaftar Produk Industri Kehutanan (ETPIK) mebel/furnitur menjadi disederhanakan," ujar Rahmat.
Menurut Rahmat, Permendag baru ini ditetapkan sebagai tindak lanjut dari hasil pertemuan tiga Menteri, yaitu Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, serta Menteri Perindustrian Saleh Husin bersama para Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dunia usaha, dan Asosiasi Mebel dan Kerajinan Indonesia (AMKRI) pada 27 November 2014 lalu.
"Tujuannya agar tidak memberatkan atau membebani. Namun hal itu tetap mendukung kelancaran ekspor produk kayu yang memenuhi SVLK," papar Rahmat.