Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Harga kebutuhan pokok terutama beras masih dirasakan mahal. Terkait hal itu, Badan Urusan Logistik (Bulog) diminta untuk kembali menjadi lembaga yang bisa mengendalikan harga beras di tingkat produsen dan konsumen.
"DPD mengusulkan Bulog dikembalikan menjadi badan stabilisasi harga pokok, termasuk beras, gandum, gula, jangan jadikan lemba hanya untung, tapi juga harus transparan," kata Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (26/2/2015).
Dirinya mengatakan, Bulog seharusnya berada dibawah Kementerian Dalam Negeri. Pasalnya, Bulog harus bisa bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok.
"Karena (Kemendagri) yang tahu persis berapa kebutuhan dalam negeri, Bulog hanya menjaga stabilitas nasional. Harus dikembalikan fungsinya sebagai buffer stok dan juga menstabilkan harga," kata Irman.
Menteri Pertanian Amran Sulaiman berjanji bakal mengembalikan lonjakan harga beras di pasaran kembali normal.
Menurut Amran, lonjakan harga beras tidak seharusnya terjadi, mengingat harga gabah kering di tingkat petani, hingga saat ini masih barada di kisaran Rp 4.500 hingga Rp 4.600 perkilogramnya. Kenaikan harga beras ini terjadi akibat ulah para spekulan, yang mempermainkan distribusi. Karena itu, pihaknya akan mengambil tindakan tegas, terhadap para mafia beras.
Mentan juga menegaskan telah menginstruksikan Bulog untuk menggelar operasi pasar beras, di sejumlah daerah, untuk mengendalikan harga beras yang melonjak.