Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya mengejar tercapai swasembada pangan di tanah air.
Salah satu cara untuk mencapainya perlu optimalisasi lahan Perum Perhutani dan seluruh PT Perkebunan Nusantara (PTPN) untuk mendongkrak produksi pangan.
"Optimalisasi lahan Perhutani untuk meningkatkan produksi pangan terutama padi dan jagung," ungkap Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto, usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Dijelaskan, optimalisasi lahan Perhutani dilakukan pemerintah setelah melihat sendiri temuan di lapangan dalam beberapa kali kunjungan di daerah. Diantaranya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.
Optimalisasi produksi hasil pertanian, kata dia, sebenarnya bisa digenjot dengan menggarap lahan kehutanan. Namun, sejauh ini hal itu belum bisa dilakukan. Karena itu, kini diminta secara optimal diatur beberapa peraturan pemerintah agar lahan Perhutani bisa digarap untuk optimalisasi produksi pangan di tanah air.
"Kemungkinan ada beberapa peraturan pemerintah yang harus direvisi untuk memungkinkan penempatan lahan yang selama ini tidak, digunakan oleh Perhutani," jelas Andi.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas bidang perekonomian membahas mengenai optimalisasi lahan untuk tercapainya swasembada pangan.
Optimalisasi pemakaian lahan Perhutani dan PTPN pun akan dilakukan demi mengejar tercapainya swasembada pangan.
"Harus optimalisasi lahan. Tadi hanya di Perhutani. Tetapi juga di lahan lainnya. Perlu di lahan Perhutani, PTPN, dan lahan swasta. Campuran tanaman perkebunan dan ternak ini juga akan terjadi optimalisasi dari halan yang tersedia," buka Jokowi di awal Ratas di Kantor Presiden Jakarta, Rabu (11/3/2015).
Hadir dalam Ratas ini, Menteri-menteri bidang perekonomian. Diantaranya, Menko Perekonomian Sofjan Djalil, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar.
Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan perhatian terbesar pemerintah melalui APBN diberikan untuk pengembangan sektor pertanian, yang mencapai lebih dari Rp22 triliun guna mewujudkan swasembada pangan dan melepaskan ketergantungan pada beras impor.
"Dana sebesar itu hanya khusus untuk pertanian. Kita semuanya ingin pangan nasional bangkit, dan tentunya tidak rela generasi kita bergantung pada impor yang akhirnya hanya mewariskan penderitaan. Negara kita adalah negara merdeka dan berdaulat, maka juga harus berdaulat pangan," kata Amran di Pekanbaru, Rabu (4/3/2015) malam.