Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi V DPR RI Nusyirwan Soejono mengingatkan Menteri BUMN Rini Soemarno berkaitan dengan MoU perbankan China untuk program infrastruktur di Indonesia.
"Tidak tepat bila Menteri BUMN kalau tinjauanya hanya berdasarkan aspek pembiayaan atau koorporasi saja. Tetapi harus sinkron dengan teknologi yang sesuai untuk Indonesia dan bermanfaat bagi jasa konstruksi nasional," kata Nusyirwan di Jakarta, Minggu (26/4/2015).
Untuk itu, Nusyirwan yang merupakan anggota Fraksi PDI Perjuangan di Komisi V yang membidangi perhubungan itu menyebutkan sangat penting melakukan koordinasi dengan kementerian sektor teknis.
"Pengalaman pembangunan Jembatan Suramadu dengan pembiayaan dari China tidak memberikan catatan positip. Demikian pula dengan pengadaan bus Trans Jakarta," tegasnya.
Oleh sebab itu, Nusyirwan menjelaskan untuk Rencana Program Kereta Cepat , baik jurusan Jakarta-Surabaya maupun jurusan Jakarta-Bandung, sangat penting adanya keterkaitan dengan Rencana Induk Perkeretapian Nasional.
Dia mengingatkan bahwa proyek Mass Rapid Transit (MRT) yang saat ini sedang proses konstruksi juga melalui studi yang sesuai dengan Rencana Induk.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo berkeinginan untuk mempercepat sistem transportasi perkotaan berbasis rel. Keinginan tersebut disampaikannya saat berkunjung ke Tiongkok pada akhir Maret lalu.
Dan hal ini mengemuka lagi saat pertemuan bilateral kedua pemerintahan di Jakarta beberapa hari lalu.
Rini Soemarno mengungkapkan Pemerintah Tiongkok sangat siap berinvestasi dalam pembangunan kereta cepat di Indonesia.
Meskipun Rini tak menyebut angka pasti terkait investasi yang ditawarkan, namun pemerintah Negeri Tirai Bambu tersebut telah menyiapkan dana investasinya melalui China Development Bank.
"Mereka juga menginginkan, mereka berharap, mereka dapat juga berinvestasi (kereta cepat di Indonesia)," papar Rini.
Terkait hal inilah, Nusyirwan menekankan pentingnya proyek kereta cepat itu tidak semata hanya disorot dari sisi aspek pembiayaan. Namun, keterkaitannya dengan rencana induk perkeretapian nasional dan pelibatan kementerian sektor teknis.