Pengusaha Pribumi Dorong Penghapusan Sanksi Administrasi Perpajakan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Melemahnya pertumbuhan ekonomi memicu  keresahan di masyarakat dan memperlebar jurang kemiskinan di masyarakat. Untuk mempercepat pertumbuhan, pemerintah harus membuat kebijakan yang berdampak pada banyaknya transaksi ekonomi atau belanja masyarakat dan Pemerintah.

Pemerintah didorong untuk mengeluarkan kebijakan sunset policy. Sunset policy adalah kebijakan pemberian fasilitas perpajakan, berbentuk penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga.

Pemerintah perlu didorong pembiayaan UMKM sehingga  merangsang pertumbuhan dunia usaha. Perlu pula menghilangkan kebijakan yang dapat membebani masyarakat," kata Ketua Umum Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Suryani Sidik F Motik di Jakarta, Sabtu (13/6/2015).

HIPPI bertekad menjadi garda terdepan dalam upaya meningkatkan kesadaran nasional akan kecintaan dan penggunaan produk barang/jasa dalam negeri.  

"Penggelontoran pembiayaan UMKM (sebagaimana konsep Financial Inclusión) dapat mempercepat peningkatan pertumbuhan ekonomi," katanya.

Penerapan inklusi pembiayaan (financial inclusión) akan membuka akses masyarakat (termasuk yang miskin) kepada peningkatan kegiatan ekonominya.  

"Dengan adanya penyediaan jasa keuangan seperti tabungan, kredit, pembayaran, asuransi, akan membawa masyarakat yang awalnya “tidak bankable” menjadi “bankable," katanya. (Eko Sutriyanto)