Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) menyatakan bahwa share swap atau tukar guling antara saham Mitratel dengan saham Tower Bersama Infrastruktur (TBIG) merupakan opsi terbaik untuk mengoptimalkan bisnis menara perseroan.
Indra Utoyo, Direktur Inovasi dan Strategi Portopolio Telkom menjelaskan, Telkom memiliki komitmen dan kepentingan untuk membesarkan bisnis menara.
Mengenai mekanismenya, hal itu bisa dilakukan melalui metode build atau buy, yang penting harus memberikan value tertinggi, ketepatan dan kepastian bagi perusahaan.
Sebagai manajemen, Telkom akan selalu menjalankan proses governance dalam setiap pengambilan keputusan, termasuk pelaksanaan share swap saham Mitratel dengan saham TBIG.
"Soal ada persetujuan atau penolakan, itu menjadi kewenangan dewan komisaris. Bagi kami prosesnya harus governance, itu tujuan utamanya," jelas Indra disela-sela buka Puasa direksi BUMN kemarin.
Opsi share swap saham Mitratel dengan TBIG dianggap sebagai jalan terbaik bagi Telkom untuk membesarkan bisnis menara.
Melalui opsi ini, Telkom tidak akan terus dibebani biaya
modal untuk menambah jumlah menara yang nilainya bisa mencapai Rp 1,5 triliun – Rp 2 triliun per tahun.
Selain itu, Telkom memiliki kesempatan untuk menjadi pemegang saham
mayoritas di TBIG, perusahaan menara independen terbesar di Indonesia.
Berdasarkan Conditional Share Exchange Agreement (CSEA) dengan TBIG, monetisasi Mitratel dilakukan dalam 4 bagian. Pertama, TBIG akan membeli 100% saham Telkom di
Mitratel dengan kepemilikan 13,7% saham di TBIG. Kedua, Telkom akan mendapatkan tambahan dana senilai Rp 1,74 triliun setelah Mitratel bergabung dan mencapai target tertentu yang telah ditetapkan.
Ketiga, TBIG akan mengambil alih utang Telkom sebesar Rp 2,63 triliun. Keempat, setelah transaksi ini tuntas, Telkom akan memperoleh dana Rp 543 miliar, untuk modal kerja atau
tambahan aset setelah tanggal penilaian.
Dengan skema transaksi itu maka Telkom akan mendapatkan nilai moneter sebesar Rp 4,9 triliun plus kepemilikan 13,7% saham di TBIG. Jika dikalkulasikan, nilai total 100% saham
Mitratel melalui skema share swap dihargai sekitar Rp 11,25 triliun.
Lebih Tinggi dari IPO
Valuasi 100% saham Mitratel melalui share swap dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan dengan IPO. Dengan memperhitungkan ekuitas Mitratel di 2014 sebesar Rp 1,56 triliun, dengan mengacu nilai buku Telkom 4x (2014), maka 100% Mitratel hanya senilai Rp 6,25 triliun.
Pada harga ini prices earning (PE) yang ditawarkan 51x, masih lebih rendah dari tawaran TBIG.
Sementara jika menggunakan perhitungan PE, nilai Mitratel jauh lebih rendah lagi. Dengan menggunakan laba bersih Mitratel di 2014 sebesar Rp 122 miliar, dengan PE 18,6x (mengacu PE Telkom 2014), maka nilai 100% saham Mitratel hanya sebesar Rp 2,25 triliun.
Jika opsi IPO yang dipilih, jumlah dana yang diperoleh akan terbatas, karena mustahil bagi Telkom untuk melepas 100% saham.
Selain itu dengan IPO, Telkom masih akan menanggung beban utang Rp 2,6 triliun dengan bunga tinggi.
Padahal jika opsi share swap dengan TBIG yang dipilih, beban utang ini akan langsung hilang.
Analis CLSA Securities Indonesia, Abdullah Hasyim dalam risetnya mengatakan, berdasarkan transaksi Telkom dengan TBIG, valuasi menara Mitratel dihargai Rp 2,8 miliar - Rp 3,2 miliar.
Angka tersebut sangat tinggi mengingat tenancy ratio menara Mitratel hanya 1,1x, jauh dibawah industri sebesar 1,6x-1,9x.
"Opsi share swap sangat menguntungkan Telkom. Selain dapat menikmati keuntungan bisnis secara berkelanjutan, Telkom dapat menjadi pemilik mayoritas saham TBIG dengan membeli saham publik atau dari pemegang saham lain," imbuh Analis Woori Korindo Securities Reza Priyambada.
Menteri BUMN Rini Soemarmo juga telah menegaskan bahwa transaksi tukar guling saham Mitratel dengan saham TBIG merupakan aksi korporasi yang sepenuhnya menjadi kewenangan manajemen Telkom sebagai pemilik Mitratel. Oleh karena itu menteri BUMN memberikan kebebasan kepada Telkom untuk melakukan aksi korporasi tersebut.
"Kita harus memberikan respek terhadap proses yang telah dilakukan Telkom. Jika memang akan dilanjutkan ataupun dibatalkan, hal itu harus melalui proses bisnis yang benar. Kami percaya Telkom telah menjalankan governance dengan sangat baik," ujar Rini.