Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah saat ini tidak menurunkan harga BBM bersubsidi karena ingin menutup kerugian PT Pertamina (persero) yang selama beberapa bulan menjual harga dibawah harga minyak dunia.
Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi VII DPR RI Kardaya Warnika mengatakan pemerintah melakukan keberpihakan yang salah. Pasalnya saat ini rakyat harus menanggung beban kerugian Pertamina.
"Kok jadinya rakyat harus nombok kerugian Pertamina," ujar Kardaya di diskusi Energi Kita, di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Kardaya menyebutkan disaat negara dalam ancaman krisis ekonomi, sudah saatnya pemerintah membuat kebijakan yang membela rakyat kecil. Karena itu, Kardaya menghimbau kepada pemerintah untuk segera menurunkan harga BBM bersubsidi.
"Kalau dalam krisis rakyat yang harus diselamatkan. Sudah diingatkan pemerintah bolak balik," ungkap Kardaya.
Kardaya menambahkan pihak DPR sudah menawarkan ada alokasi subsidi BBM di APBN Perubahan. Namun saat itu pemerintah menolak keras karena ingin mendapatkan ruang fiskal.
"Dulu pemerintah ditawarkan ada alokasi subsidi, waktu di APBN-P atau nggak taruh di dana cadangan, tapi pemerintah minta dirubah (kenaikan harga BBM bersubsidi) perbulan, lalu per dua minggu," papar Kardaya.