Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Terkait kesepakatan antara Indonesia dengan Republik Rakyat Tiongkok (China) untuk menggunakan mata uang yuan dan rupiah dalam perdagangan dua negara, anggota Komisi XI DPR RI, Donny Imam Priambodo memberi tanggapan positif.
Meski begitu, dia melihat masih banyak pertimbangan yang harus diperjelas jika ingin mematenkan yuan renminbi sebagai alat tukar dalam transaksi internasional.
“Jika sifatnya hanya hubungan perdagangan dua negara (bilateral – red) itu sah-sah saja, akan tetapi hal ini tidak bisa digunakan serta diterapkan kepada negara lain,” ujarnya saat dijumpai di ruang komisi IX DPR, Komplek Senayan, Senin (16/11/2015).
Menurut Donny, peredaran dan pertukaran mata uang internasional masih didominasi US Dolar, yang mencatat angka 60%.
Sedangkan 40% transaksi lain sebagian besar menggunakan mata uang yang masuk dalam Special Drawing Right (SDR) yaitu Yen, Euro dan Poundsterling.
Donny mengakui, posisi Tiongkok dalam percaturan ekonomi global saat ini tak bisa dipandang sebelah mata.
Negara ini memiliki cadangan devisa cukup besar, dan hubungan dagangnya dengan negara-negara di dunia juga sangat luas.
Kuatnya pengaruh Tiongkok dalam perekonomian global juga semakin tertopang dengan pelemahan nilai tukar US dollar belakangan ini.
“Kalo renminbi yuan ini jadi reserve currency (cadangan mata uang – red), maka secara otomatis pangsa dari US Dollar sejumlah 60% tersebut akan terbagi,” tutur legislator Fraksi NasDem ini.
Menurut Donny, pembagian besaran antara yuan Tiongkok dengan US Dollar baru akan terlihat ketika yuan sudah diberlakukan sebagai Special Drawing Right oleh International Monetary Fund (IMF).
Hingga kuartal IV tahun ini, IMF masih belum juga mengumumkan yuan sebagai alat tukar internasional, meski akhir September lalu Amerika Serikat (AS) telah menyepakati masuknya yuan sebagai SDR.
Belum diakuinya yuan sebagai SDR, menurut Donny memang cukup menghambat aktivitas ekonomi internasional Tiongkok.
Selama ini, mereka harus menggunakan US Dollar sebagai alat tukar perdagangan internasionalnya, dan itu hanya bisa mereka lakukan melalui Hongkong sebagai satu-satunya jalur.
Seperti diketahui, Pemerintah Indonesia tengah berusaha mengurangi ketergantungan terhadap dolar AS, dengan mendorong penggunaan yuan Tiongkok sebagai alat tukar perdagangan kedua negara.