Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Panitia Kerja (Panja) Komisi XI DPR, M Misbakhun optimis, perekonomian Indonesia tahun ini semakin baik dari tahun lalu. Optimisme itu didasari mulai stabilnya kondisi perekonomian global dan regional.
Misbakhun mengatakan, perekonomian Indonesia pada 2015 yang sempat diprediksikan akan sangat anjlok ternyata tak seburuk yang diperkirakan.
"Capaian kondisi ekonomi nasionalnya bagus karena Presiden Jokowi mempunyai Menteri Keuangan Bambang Brodjenegoro. Bekerja keras menjalankan setiap detail perintah presiden dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab," ujarnya melalui siaran pers yang terima tribunnews.com, Selasa (5/1/2015).
Karenanya, Misbakhun yakin perekonomian Indonesia tahun ini akan lebih memberikan harapan karena sudah terjadi stabilisasi ekonomi nasional setelah terkena imbas pelambatan ekonomi global dan regional.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu juga meyakini target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5-5,5 persen akan bisa dicapai. Terlebih, pemerintah di tengah memburuknya perekonomian 2015 silam masih mampu menahan angka pertumbuhan di angka 4,7-4,85 persen.
Mantan pegawai Departemen Keuangan itu menjelaskan, kondisi perekonomian 2015 justru lebih baik ketimbang 2014. Menurutnya, dengan pertumbuhan ekonomi 4,7-4,8 pada 2015, angka inflasi hanya 3,35 persen.
"Ini justru setara dengan pertumbuhan sebesar tujuh persen karena pertumbuhan yang dicapai di tahun 2015 tidak digerus oleh besaran laju inflasi. Bandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2014 yang mencapai lima persen tetapi laju inflasinya sebesar 8,8 persen. Akibatnya inflasi 2014 menggerogoti laju pertumbuhan ekonomi," ulasnya.
Misbakhun juga mengatakan, dari sisi kebijakan moneter, pada tahun 2016 ini sudah ada kepastian tentang tingkat suku bunga di Amerika Serikat.
Dengan demikian, lanjutnya, kondisi perekonomian secara global bisa memberikan ketenangan pada gejolak di pasar uang dan pasar modal.
Menurutnya, kondisi itu akan membuat nilai tukar Rupiah lebih stabil. "Sehingga volatilitas nilai tukar Rupiah terhadap USD lebih bisa dijaga pada kisaran yang direncakanan di APBN 2016 sebesar Rp 13.900 setiap USD," tuturnya.
Namun, ia juga mengingatkan terkait kendala yang masih menghadang pada 2016. Di antaranya adalah menurunnya nilai ekspor Indonesia baik dari komoditas, mineral ataupun migas.
Selain itu, harga komoditas minyak sawit (crude palm oil/CPO) dan karet yang jatuh masih menjadi masalah sehingga mempengaruhi nilai ekspor dan jumlah cadangan devisa kita.
"Hal yang sama terjadi pada ekspor hasil mineral kita karena pembangunan smelter belum memberikan dampak signifikan pada sumbangan nilai ekspor karena masih dalam proses pembangunan," tuturnya.
Namun, sambung politikus Golkar itu, pemerintah bisa mengatasinya dengan memperkuat perekonomian domestik. Menurutnya, Indonesia dengan jumlah penduduk yang mencapai 255 juta jiwa memiliki potensi besar dari sisi daya beli dan konsumsi.
"Potensi ini harus bisa dikelola dengan baik. Kemudahan investasi baru harus dipermudah sehingga banyak tercipta lapangan kerja baru," cetusnya.
Selain itu, dibutuhkan pula sinkronisasi kebijakan sektor fiskal dan moneter untuk mendorong pertumbuhan sektor riil. Caranya, kata Misbakhun, pemerintah bisa mendorongnya melalui realisasi pembangunan infrastruktur di seluruh pelosok penjuruh tanah air.
"Sehingga secara regional lahir daerah dan kawasan pertumbuhan ekonomi baru yang akan memberikan kontribusi secara agregat pada pertumbuhan ekonomi nasional," pungkasnya.
Sebelumnya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) merilis data realisasi atas sejumlah proyeksi dalam APBN Perubahan (APBNP) 2015. Berdasarkan keterangan tertulis Kemenkeu, pertumbuhan ekonomi 2015 diperkirakan mencapai 4,73 persen, atau lebih rendah dari asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBNP 2015 sebesar 5,7 persen.
Sedangkan tingkat inflasi diperkirakan hanya 3,1 persen atau lebih rendah dari asumsi inflasi yang digunakan dalam APBNP tahun 2015 sebesar 5,0 persen.
Rendahnya laju inflasi terutama disebabkan terjaganya pasokan barang kebutuhan pokok masyarakat seiring peningkatan produksi pangan dan jalur distribusi, ekspektasi inflasi yang menurun, serta perubahan skema subsidi energi.