Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan optimis pelaksanaan program sejuta rumah di 2016 ini bisa lebih baik dari 2015.
Untuk itu, Kementerian PUPR akan berusaha menyelesaikan beberapa persoalan terkait masalah regulasi, pertanahan serta mendorong peran pemerintah daerah aktif dalam pelaksanaan program perumahan di daerahnya masing-masing.
“Kami optimis pelaksanaan Program Sejuta Rumah tahun 2016 ini akan lebih baik daripada tahun 2015 lalu. Tentunya perlu didukung dengan berbagai penyelesaian masalah regulasi, pertanahan dan dukungan dari pemerintah daerah,” ujar Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Syarif Burhanuddin, Jumat (15/1/2016).
Menurut Syarif, setidaknya ada tiga isu panas yang menjadi fokus Kementerian PUPR dalam mendorong terlaksananya Program Sejuta Rumah di tahun ini.
Pertama adalah soal regulasi dimana hal ini melibatkan instansi dan kementerian/ lembaga lain.
“Dukungan dari Kementerian ATR/ BPN serta Kementerian Dalam Negeri dalam masalah regulasi terkait program perumahan harus dioptimalkan,” ungkap Syarif.
Kedua adalah masalah pertanahan atau bank tanah (land banking). Program Sejuta Rumah tentunya tidak dapat dilaksanakan dengan baik apabila ketersediaan tanah untuk pembangunan rumah masyarakat tidak ada.
Namun dirinya juga menyatakan sudah ada dukungan dari Kementerian Keuangan untuk menyerahkan tanah-tanah yang dimilikinya untuk lokasi perumahan masyarakat.
Lebih lanjut, Syarif menerangkan isu ketiga adalah mengenai dukungan Pemda dalam Program Sejuta Rumah ini.
Kemudahan perijinan dari Pemda untuk pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah adalah hal yang harus didahulukan.