Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan, Hanif Dhakiri tidak mempermasalahkan akan adanya aksi unjuk rasa besar-besaran oleh para buruh pada Sabtu (6/2/2016) besok. Menurutnya, aksi unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara.
"Kalau demo itu hak, siapa saja boleh demo. Ini kan republik yang demokratis, nggak ada yang ngelarang demo," kata Hanif di sela Mukernas PKB di JCC Senayan, Jakarta, Jumat (5/2/2016).
Politikus PKB itu berpesan agar aksi unjuk rasa para buruh dilakukan secara damai. Jangan sampai aksi unjuk rasa justru menganggu masyarakat yang sedang beraktivitas di sekitar tempat demonstrasi.
"Yang penting kalau demo jangan sampai menganggu ketertiban umum," ujarnya.
Terkait latarbelakang aksi unjuk rasa terkait pemutusan hubungan kerja (PHK), Hanif membantah hal tersebut. Menurutnya saat ini tidak terjadi PHK massal seperti ramai yang dihembuskan.
"Kalau soal isu PHK-nya kita terus kita cek, periksa, klarifikasi untuk mendappatkan kepastian soal itu. Karena banyak isu-isu PHK yang beredar di sosmed itu isu PHK lama yang didaur ulang," tandasnya.