Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan TRIBUNnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Kegaduhan yang terjadi akibat perbedaan pendapat tentang rencana pengembangan blok Masela yang berada di tengah laut, bisa diakhiri, bila keinginan masing-masing pihak bisa dikordinir.
Ada dua pendapat dalam pengembangan blok tersebut. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, menyebut pengembangan melalui kilang terapung atau offshore, lebih mendatangkan keuntungan. Hal itu juga sesuai kesepakatan dengan INPPEX-Shell sebagai operator.
Sedangkan Menteri Kordinator (Menko) Bidang Kemaritiman, Rizal Ramli, menganggap fasilitas pengolahan harus dibangun di darat, agar masyarakat juga mendapat dampak ekonomi dari keberadaan proyek.
Wakil Menteri ESDM, Susilo Siswoutomo, mengatakan bahwa berdasarkan pengkajian yang dilakukan INPEX dan Shell, pembangunan kilang di darat, memakan biaya lebih mahal sampai 1 juta dollar (Amerika Serikat). Walaupun pembangunan kilang di darat bisa berdampak positif bagi masyarakat.
"Tapi tidak bisa tiba-tiba kita mau bangun di darat, jadi INPEX dan Shell pergi saja, kan kita ada PSC (Profit Sharing Contract)," ujar Susilo di kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan (18/3/2016).
Namun Presiden Joko Widodo yang punya kewenangan menyelesaikan sengketa itu, menurutnya juga tidak bisa tiba-tiba memutuskan bahwa pembangunan akan dilakukan sesuai kontrak, yakni melalui kilang terapung.
"Kalau pak Jokowi tiba-tiba (setelah) bangun tidur memutuskan untuk di laut, yang pro darat pasti ribut," jelasnya.
Menurutnya, sangat mungkin bila pengembangan dilakukan dengan mengakomodir kedua menteri tersebut.
Kilang bisa dibangun terapung sesuai kontrak, dan kilang juga dibangun di darat oleh operator lain, sesuai keinginan Rizal Ramli.
"Rizal Ramli tidak bisa marah, kan sudah dibangun di darat," jelasnya.
Ia mengaku sudah menyampaikan usulannya itu ke sejumlah pihak, termasuk ke kementerian tempat ia bekerja saat ini. Ia berharap model solusi yang ia susun itu bisa menjadi solusi.