Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ada banyak nama pengusaha Indonesia terkait dalam kasus kebocoran data klien firma hukum Mossack Fonseca yang disebut "Panama Papers", yang bisa jadi skandal keuangan terbesar saat ini.
Data Mossack yang bocor berisi informasi soal Mossack dan klien-kliennya sejak 1977 sampai awal 2015.
Keberadaan data ini memungkinkan publik mengintip bagaimana dunia offshore bekerja dan bagaimana fulus gelap mengalir di dalam jagat finansial global.
Dalam dokumen Panama Papers, ada sekitar 800 nama pebisnis dan politikus Indonesia yang masuk dalam daftar klien Mossack Fonseca yang berbasis di Panama.
Pengungkapan dokumen tersebut dilakukan oleh The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), menelisik 11,5 juta data di dokumen itu.
Nah, sebelum data Panama Papers ini bocor, ICIJ sebelumnya sudah menerbitkan sebagian bocorannya melalui "Offshore Leaks", yang berupa data perusahaan offshore oleh para orang kaya di berbagai negara.
Data Offshore Leaks terbit pada April 2013 lalu. Data ini berdasarkan data dari dokumen British Virgin Islands dan dari Singapura. Beberapa nasabah Mossack Fonseca menyurati firma tersebut untuk meyakinkan aset offshore-nya aman.
Dari data ini, tercatat ada 2.961 nama pesohor dan pengusaha Indonesia yang masuk dalam daftar pemilik perusahaan offshore, yang kemudian diolah lagi menjadi lebih komprehensif dalam Panama Papers.
Berdasarkan link https://offshoreleaks.icij.org, ada nama Menteri BUMN Indonesia Rini Soemarno yang tercantum memiliki saham di perusahaan offshore One World Limited Investment dan First Union Consultant Limited.
Alamat yang tercantum ialah di Taman Patra VIII No 8 RT 005/04 Kuningan Timur, Jakarta Selatan. Rini mencatatkan nama sebelum menikah, yakni Rini Mariani Soewandi.
Sayangnya, Menteri Rini bakalan susah dikonfirmasi terkait kegiatannya selama sepekan di Eropa. Rini sudah bertolak ke Eropa sejak Senin lalu.
Di sana, Rini bakal mengunjungi beberapa negara, seperti London, Inggris, untuk menjajaki kerja sama.
Lebih lengkap
Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengakui, beberapa nama orang Indonesia yang ada dalam daftar Panama Papers cocok dengan yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak (DJP).