Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Johny G Plate mengungkapkan pemerintah perlu membuat roadmap untuk mengatasi pola gali lubang tutup lubang anggaran.
Roadmap ini bertujuan untuk menjaga manajemen Barang Milik Negara (BMN) sebagai underlying asset guna penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) ketika suatu saat jatuh tempo.
Keutamaan lain dalam manajemen BMN ini adalah supaya tidak bergantung pada Surat Berharga Negara (SBN) baru untuk menutup hutang lainnya.
“SBN jatuh tempo ditutup dengan penerbitan SBN baru. Sampai kapan kira-kira proses ini akan berlangsung seperti ini,” ungkap Johny dalam keterangannya, Senin (23/5/2016).
Perlu diketahui bahwa tahun ini pemerintah menerbitkan SBN kurang lebih senilai Rp 565 triliun.
Penerbitan SBN baru itu untuk menutupi SBN jatuh tempo 2016 sebesar Rp 228,499 triliun dan kebutuhan SBN baru Rp 327 triliun.
Posisi hutang Indonesia berada di 27% dari Gross Domestic Product (GDP) equivalent Rp 3.265,5 triliun.
Angka tersebut terdiri dari pinjaman dalam dan luar negeri sebesar Rp 750,16 triliun, dan SBN yang mendominasi total utang negara sebesar Rp 2.513,36.
Kendati dinilai politisi dari Fraksi NasDem ini masih relatif aman namun pemerintah harus tetap menjaga utang negara atau SBN.
“Untuk kebutuhan penerbitan-penerbitan baru SBN tadi terlepas ini hanya berisiko asas pemanfaatan saja tetapi ini implikasi reputasi negara sangat tinggi,” ungkapnya.
Lebih lanjut Johny Plate menjelaskan bahwa BMN role over kali ini hanya pemberitahuan saja.
Artinya bukan persetujuan baru karena ini hanya role over yang sudah dilakukan empat tahun lalu tahun 2012 kecuali apabila ada BNN baru yang membutuhkan persetujuan.