Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah mengambil beberapa kebijakan terhadap pengelolaan Badan Pengusahaan (BP) Batam. Hal itu untuk mempertahankan dan meningkatkan kembali Batam sebagai tujuan investasi yang menarik.
Dalam pelaksanaan menarik investasi, perlu ada kesepahaman dan kerjasama khususnya BP Batam dengan Pemerintah Kota Batam. Untuk itu Tim Teknis BP Batam mengusulkan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dibentuk khusus untuk di kawasan BP Batam
"Perlu kita atur. Kompromi-kompromi yang dulu ada juga perlu diformalkan dengan aturan agar tidak semakin complicated," ujar Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly di kantor Kemenko bidang Perekonomian, Kamis (2/6/2016).
Pemkot Batam dan BP Batam juga berkomitmen untuk bersinergi terkait pelepasan aset. Begitu pula dalam hal perijinan, agar bisa menjadi insentif bagi dunia usaha terutama investor.
"Batam memiliki potensi untuk bisa bersaing dengan negara tetangga,” kata Yasona.
Selain PTSP, BP Batam dan Pemerintah Kota Batam sepakat melakukan penyederhanaan pelayanan kegiatan ekspor dan impor. Selain itu ada penyelesaian kebijakan pengelolaan lahan dan tata ruang.
Saat ini sudah ada kesepakatan bersama untuk menyelesaikan tumpang tindih terkait lahan dan aset yang ada di Batam. Pemkot Batam dan BP Batam pun berkomitmen untuk bersinergi terkait pelepasan aset tersebut.