Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Sejumlah kalangan menilai siapapun calon gubernur Jakarta yang memenangkan pertarungan dalam Pilkada 2017 akan menghadapi berbagai persoalan serius. Salah satunya adalah keterbatasan lahan Ibu Kota yang membuat pembangunan dan pengembangan kawasan baru tersendat.
Pengamat properti dari Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda menyatakan ketersediaan lahan di Jakarta saat ini makin menipis seiring bertambahnya jumlah penduduk. Pengembangan kawasan baru yang sedang dikerjakan di Teluk Jakarta dinilai bisa menjadi solusi atas kekurangan lahan itu.
Ali menjelaskan kebutuhan lahan untuk warga bisa diatur berdasarkan kesepakatan antara pengembang dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Salah satunya dengan mensyaratkan pemberian hunian vertikal. Menurut dia, izin seperti itu sangat mungkin diberikan Pemprov Jakarta terhadap pengembang.
“Dan hunian itu harus dikelola langsung Pemprov DKI,” kata dia kepada wartawan. Mekanisme penyiapan lahan bagi warga menengah ke bawah juga bisa disepakati kedua belah pihak. Yang jelas, sekitar 20 persen lahan yang dibangun pengembang disiapkan sebagai bentuk fasilitas umum dan fasilitas sosial bagi warga Jakarta.
Ali menegaskan lahan bukan hanya diperlukan untuk kelas menengah ke bawah saja, melainkan juga kelas menengah ke atas. Oleh karenanya, pengembangan kawasan baru tidak boleh hanya dilihat dari kacamata negatif.
Badan Pusat Statistik Jakarta mencatat berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 55,61 persen rumah tangga memiliki luas lantai rumah di bawah 50 m2 dan 20,92% di atas 100 m2. Ini mengindikasikan semakin sempitnya lahan di Jakarta yang digunakan sebagai hunian.
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia Bidang Perdagangan, Benny Soetrisno, sebelumnya menyatakan penghentian sementara (moratorium) proyek reklamasi Teluk Jakarta memberikan dampak negatif kepada berbagai pihak. Benny meminta nasib proyek reklamasi yang sudah dimulai sejak era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo, itu segera diputuskan.
“Apabila diberhentikan terlalu lama maka yang merugi banyak pihak, di antaranya aktivitas perekonomian Jakarta, pendapatan pajak pemerintah pusat, pengembang, dan masyarakat yang ingin memiliki tempat tinggal,” kata Benny.
Menurut anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) ini, reklamasi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi semakin minimnya lahan di Jakarta. Sebab, jumlah penduduk di Ibu Kota terus bertambah setiap tahunnya. “Hal ini mengakibatkan harga lahan semakin naik. Jadi permintaan lebih besar daripada penawaran,” terang Benny.