Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengapresiasi kinerja Dirut Pelindo IV Doso Agung yang berhasil membuka pelayaran langsung atau direct call dari wilayah Timur Indonesia dari negara tujuan sehingga terjadi peningkatan perekonomian hingga 8 persen.
Luhut juga langsung menugaskan Doso Agung untuk mensinergikan konektivitas wilayah Timur Indonesia dan membentuk tim bersama Gubernur Sulawesi Selatan, Kapolda Sulsel, Pangdam serta asosiasi yang ada di wilayah Timur Indonesia lainnya.
"Saya dapat tugas langsug dari Presiden soal poros maritim dan kelancaran Tol Laut, oleh karenanya saya minta Dirut Pelindo IV untuk terus melanjutkan programnya hingga kesejehteraan masyarakat Makassar dan Timur Indonesia lainnya setara dengan Pulau Jawa, bila ada hambatan laporkan ke saya," ujar Luhut, Jakarta, Kamis (25/8/2016).
Menurut Luhut, Makassar nantinya menjadi pelabuhan Hub atau pengumpul untuk wilayah Timur Indonesia, karena semua barang komoditi yang mau dikapalkan harus lewat Surabaya dan Tanjung Priok sehingga biaya tinggi, sehingga jika sudah terintegrasi semuanya akan murah.
Untuk itu, Menko Maritim akan memanggil Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi untuk membicarakan seluruh masalah kepelabuhanan supaya diserahkan ke Pelindo dan Perhubungan cukup menangani infrastruktur saja.
"Saya minta supaya masalah pemanduan, tunda, pengelolaan pelabuhan yang dikelola Kementerian Perhubungan biar ditangani oleh Pelindo saja, Kemenhub biar fokus ke regulasi dan infrastruktur," kata Luhut.
Doso sendiri meminta dukungan Menko Maritim agar selalu mensupport apa yang sudah dikerjakannya, dimana saat ini Pelindo IV telah bekerjasama dengan pemerintah daerah.
"Kami perlu sekali dukungan dari Pak Menko Maritim untuk meningkatkan konektivitas dan produktivitas karena banyak regulasi yang menghambat kemajuan Timur Indonesia," ujar Doso Agung.
Doso menjelaskan, wilayah Timur Indonesia luasnya 50 persen dari luas Indonesia dan memiliki sumber daya yang luar biasa.
Namun selama ini hasil pajaknya tidak masuk ke pemerintah daerah di Sulawesi.
Ini karena muatan ekspor hasil bumi Makassar dikirim ke luar negeri melalui Pelabuhan Surabaya dan Tanjung Priok.
Akibatnya double handling harus berulang kali barang turun naik kapal menyebabkan biaya tinggi.
"Saat ini jumlah pelabuhan yang dikelola Pelindo I sampai IV sekitar 130 pelabuhan, sedangkan yang dikelola Kemenhub ada 900 pelabuhan. Untuk tahap awal, direct call di Pelindo IV sudah berjalan di Pelabuhan Makasar disusul di Balikpapan, Bitung, Jayapura dan Sorong," tutur Doso.