Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks kesenjangan distribusi pengeluaran (gini ratio) selama beberapa tahun ke belakang masih bertahan di kisaran 0,41 persen.
Namun sejak Presiden Joko Widodo memimpin negara, angka ketimpangan kesejahteraan menurun di angka 0,39 persen.
"Dari sisi gini ratio, itu yang sudah flat di 0,41 persen dalam beberapa tahun yang lalu, sekarang sudah turun," ujar Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Sekretaris Negara, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Luhut pun yakin ke depannya angka perbedaan kesejahteraan bisa menurun lebih jauh lagi jika program kerja pemerintah berjalan mulus. Luhut menargetkan angka gini ratio turun sampai 0,35 persen.
"Tahun lalu 0,39. Saya pikir nanti 0,38 dan terus menurun sampai akhir di 0,35," ungkap Luhut.
Mantan Menkopolhukam menjelaskan program pemerataan kesejahteraan salah satunya berasal dari pemberian dana desa sebesar 54 juta dolar AS.
Anggaran tersebut diberikan untuk 74 ribu desa secara bertahap sampai tiga tahun mendatang.
"Program itu menghasilkan banyak, dengan dana desa dan mencakup 74 ribu desa lebih," kata Luhut.