Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menargetkan pada 2025 seluruh tanah yang di Indonesia akan tersertifikasi.
"Sampai saat ini tanah yang sudah terdaftar 44 persen, 2025 sudah semuanya tersertifikasi, paling tidak sudah terdaftar agar diketahui statusnya," ujar Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil di Istana Negara, Jakarta, Jumat (21/10/2016).
Menurutnya, sepanjang 2015-2016 program reforma agraria telah memperoleh luasan 0,66 juta hektar atau 2,2 juta bidang dan pada tahun depan ditargetkan akan meningkat 5 kali lipat hingga minimal 5 juta bidang tanah.
"Kami juga mengejar kekurangan tenaga juru ukur dengan menggunakan tenaga swasta berlisensi, saat ini hanya terdapat lebih kurang 1.000 juru ukur yang aktif di lapangan, sehingga proses sertifikasi menjadi terhambat," tutur Sofyan.
Hingga tahun depan, kata Sofyan, dibutuhkan 2.500 hingga 3.000 juru ukur swasta berlisensi yang telah disertifikasi dan lolos uji kompetensi di Kementerian ATR/BPN.
"Jadi nantinya akan menjadi seperti perusahaan, semua bisa mendaftar, kita uji kompetensi dan beri sertifikat sehingga hambatan bisa teratasi," kata Sofyan.