Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Bandara Internasional Kualanamu di Medan, Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggan di Balikpapan, dan Bandara Internasional Sultan Hasanuddin di Makassar, diupayakan untuk dapat menjaring investor asing.
“Kerja samanya nanti seperti apa, saat ini kami sedang mengkajinya bersama Menko Bidang Perekonomian untuk membuat proposal terbaik,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, usai membuka Rapat Koordinasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Tahun 2016, tadi malam (26/10).
Karena proposalnya masih dalam pengkajian, belum ada kepastian target waktu untuk memperoleh investasi asing tersebut.
“Tahun ini pasti belum. Mungkin tahun depan bisa,” kata Budi Karya.
Investor asing yang diliriknya, bisa dari Prancis, Inggris, Jerman, atau negara-negara di Timur Tengah. “Bandara Heathrow di London itu investornya bukan orang Inggris, tapi dari Spanyol,” tutur Menhub mencontohkan.
Ketika ditanyakan bahwa ketiga bandara tersebut sudah meraup untung dari pengelolaannya, Menhub mengatakan bahwa hal itu memang yang ditawarkan.
“Apa kalau Anda sebagai investor mau sama yang tidak untung?” ucapnya. Saat ini, Bandara di Medan dikelola oleh PT Angkasa Pura II, sedangkan bandara di Balikpapan dan Makassar itu oleh PT Angkasa Pura I.
Menurut Menhub, kedua BUMN pengelola ketiga bandara tersebut didorong Pemerintah mendapatkan dana dari pihak swasta asing untuk membangun dan mengembangkan bandara-bandara yang sudah dikelolanya.
Termasuk juga mengelola bandara-bandara lain yang saat ini masih dioperasikan Ditjen Perhubungan Udara atau otoritas setempat.
Bandara-bandara yang ditawarkan untuk dikelola BUMN atau swasta nasional itu, antara lain, Bandara Internasional Hang Nadim di Batam, Bandara Radin Inten di Lampung, Bandara Syamsuddin Noor di Banjarmasin, dan BandaraDomine Eduard Osok di Sorong.
Sementara itu, Menhub mengharapkan agar Rakoor Ditjen Perhubungan Udara kali ini menghasilkan rumusan yang bermanfaat untuk memperbaiki dan menyempurnakan regulasi, standar-standar keselamatan penerbangan, dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkannya.
Dirjen Perhubungan Udara Suprasetyo menyampaikan, rapat koordinasi akan diisi dengan dialog interaktif, antara lain, untuk deregulasi pelayanan yang dapat mendukung kemajuan para pelaku bisnis penerbangan.