Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penerimaan pajak untuk pemasukan negara baru mencapai 65 persen pada kuartal III 2016. Untuk APBN 2017, pemerintah pada akhirnya mengakui kekurangan anggaran (shortfall) Rp 219 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi diskon kepada pegawai pajak untuk tidak perlu mengumpulkan Rp 219 triliun. Sri Mulyani pun berandai jika Menteri Keuangan bukan dirinya, hal tersebut tidak akan terjadi.
"Saya sudah mendiskon Rp 219 triliun. Coba menterinya nggak diganti, pasti masih disuruh mengumpulkan," ujar Sri Mulyani di depan para petugas pajak yang langsun disambut gelak tawa, di kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Senin (7/11/2016).
Kendati sudah mendapat diskon, Sri Mulyani tidak ingin para petugas pajak malas-malasan dalam bekerja. Sri Mulyani mengingatkan penerimaan pajak adalah tulang punggung negara.
"Di kantor pajak lainnya mestinya tidak sesimple itu karena basisnya umum jadi penerimaan rutin harus ditingkatkan," ungkap Sri Mulyani.
Sebelumnya diketahui Sri Mulyani mulai menjabat sebagai Menteri Keuangan di era Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak reshuffle kabinet kerja jilid dua di 27 Juli 2016. Sri Mulyani menggantikan Bambang Brodjonegoro yang pindah posisi menjadi Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional.