Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Untuk mengembangkan proyek pembangkit listrik 35,000 mega watt (mw), di Indonesai, Pemerintah melibatkan pengembang listrik swasta yang tergabung dalam Independent Power Producer (IPP).
Skema pembagiannya, sebanyak 25 ribu MW akan dibangun pengembang listrik swasta dan sisanya, 10 ribu MW dibangun oleh PT PLN (Persero).
Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara mengingatkan Pemerintah bahwa tarif kelistrikan bisa menjadi mahal jika pembangkitnya dikelola IPP sepenuhnya.
Marwan menilai, IPP akan mencari margin besar untuk dapat keuntungan dari biaya pokok penyediaan (BPP) listrik.
"BPP listrik jadi lebih besar. Alhasil tarif listrik jadi lebih mahal," ujar Marwan di Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Marwan berharap pemerintah bisa mengkoreksi skema proyek kelistrikan 35 ribu mw ke depannya.
Marwan juga berharap PLN bisa konsentrasi menggarap pembangunan listrik daripada akuisisi anak usaha PT Pertamina yakni Pertamina Geothermal Energy.
"IRESS mendukung PLN dominasi pembangunan pembangkit listrik di sisi hilir, daripada sibuk mengakuisisi Pertaminan Geothermal Energy (PGE)," ungkap Marwan.
Marwan menambahkan PLN sebaiknya mendapat dukungan penuh dari pemerintah dan DPR dalam pembangunan proyek kelistrikan 35 ribu mw.
Marwan melihat ada potensi yang besar dari BUMN yang bergerak di sektor kelistrikan tersebut.
"PLN perlu didukung pemerintah dan DPR supaya mampu mmbangun pembangkit listrik dan sarana distribusi," jelas Marwan.