Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM - Presiden Indonesia Port Watch (IPW) Syaiful Hasan menilai pemahaman Direktur Utama Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II Elvyn G Masassya soal konsep pengembangan BUMN pelabuhan tersebut, keliru.
Elvyn sebelumnya menyampaikan, Pelindo II akan membangun beberapa pelabuhan baru guna meningkatkan pendapatan perseroan.
Menurut Elvyn, sejumlah pencapaian di tahun 2016 memunculkan adanya optimisme kenaikan pendapatan di tahun 2017 terhadap Pelindo II.
"Menurut saya itu cara berpikir yang keliru. Saya mau kasih data beberapa proyek Pelindo II yang mandek. Pertama, perpanjangan JICT dan kedua global bond. Apa ini jalan? Kan enggak," kata Syaiful di Jakarta, Jumat (10/2/2017).
Tak hanya itu, lanjut Syaiful, sejumlah proyek pengembangan Pelindo II juga tidak realistis. Contohnya pembangunan kanal Cikarang Bekasi Laut dan Pelabuhan Sorong.
Syaiful menyatakan, pembangunan kanal tersebut belum dikaji secara tuntas. Apalagi, ingin membangun Pelabuhan Sorong dan Kijing, sementara banyak yang harus dibenahi di 12 cabang Pelindo II.
"Bangun Pelabuhan Kalibaru tahap satu saja delay dua tahun, apalagi konsepnya sudah melenceng. Bagaimana mau bersaing dengan Singapura? Investor dan operatornya saja dari Port of Singapore Authority (PSA)," tutur Syaiful.
Dana global bond, tambahnya, sampai saat ini juga tidak digunakan, sementara pembayaran bunga terus berjalan.
Sedangkan perpanjangan JICT, ucap Syaiful, sudah ditemukan indikasi kerugian negara puluhan miliar dan ketidakpatuhan hukum oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
"Dari analisa data yang ada, kami menduga proyeksi kenaikan pendapatan bersumber dari pencatatan keuntungan JICT, yang dianggap sudah clear. Nyatanya, ini kan bermasalah," jelas Syaiful.
Selain itu, hal yang perlu dikritisi dalam keterangan Elvyn, menurut Syaiful, di antaranya mengenai waktu tunggu bongkar muat alias dwelling time.
"Pak Elvyn sebaiknya fokus menata dwelling time dan kualitas pelayanan pelabuhan. Dwelling time di JICT dan TPK Koja masih di atas 3,5 hari. Itu kelas pelabuhan standar internasional dan jadi parameter. Bagaimana bisa klaim sudah 2,7 hari? Kasihan Presiden kalau begini," paparnya. (WARTA KOTA)