Itulah yang harus disadari oleh Pemerintah jika ingin kebijakan hilirisasi nasional bisa berjalan.
Menurut dia, hingga saat ini kebijakan hilirisasi belum mengalami kemajuan yang signifikan pascakebijakan baru 12 Januari 2017.
Kementrian ESDM selama ini hanya menaruh perhatian pada perusahaan tertentu, mengakrobasi hukum demi memberikan rekomendasi ekspor pada perusahaan tertentu.
Padahal langkah ini bertentangan dan berpotensi dipertanyakan mengingat hanya perusahaan-perusahaan tersebut yang diakomodir permintaan ekspornya.
Dia meminta Pemerintah untuk menutup ekspor termasuk ekspor nikel kadar rendah dan bauksit.
“Ekspor mineral mentah harusnya dihentikan dan pemerintah sebaiknya berkonsentrasi untuk meningkatkan nilai tambah mineral di dalam negeri dengan mempersiapkan sinergi dan kesinambungan antara sektor hulu dan hilir tambang mineral mentah agar memberikan dampak nilai tambah yang maksimal untuk perekonomian nasional,” katanya.