Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Badan Intelijen Negara (BIN) mendeteksi adanya adanya dugaan praktik kartel di sektor bisnis perikanan dan sudah menyebabkan gangguan keamanan Indonesia.
Deputi VI Bidang Komunikasi dan Informasi BIN Sundawan Salya melalui keterangan tertulis yang diterima Antara di Jakarta, Sabtu, menyatakan pernyataan dari Kepala BIN Budi Gunawan merupakan hasil deteksi dini BIN terkait kartel perikanan.
"Statement beliau merupakan hasil deteksi dini dan memberikan peringatan dini kepada masyarakat, mari menjadi bagian dari solusi, jangan bagian dari masalah. Kita harus jadi satu menyelesaikan persoalan ini. Jangan sampai ada yang jadi korban. Baik nelayan maupun pemerintah," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala BIN Budi Gunawan mengemukakan adanya kekuatan kartel yang ingin menyingkirkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dari posisi menteri.
Bahkan, Budi menyebut salah satu serangan balik terhadap Susi adalah dengan demo-demo nelayan beberapa waktu lalu.
Namun, Sundawan menjelaskan bahwa kartel yang disebut bukanlah asosiasi nelayan dan pengusaha di bidang perikanan.
Sundawan menyatakan, BIN selama ini terus memantau aspek keamanan di bidang perikanan. Pantauan BIN menunjukkan, saat ini mulai ada gerakan tertentu yang berpotensi membuat situasi keamanan tidak kondusif.
Pada Jumat (14/7) sore puluhan nelayan melakukan pertemuan dengan BIN di Jakarta untuk menjelaskan maksud pernyataan Kepala BIN.
Pada pertemuan tersebut, Sundawan menegaskan, kewenangan BIN menjaga keamanan, bukan mendukung siapapun.
Ketua Masyarakat Perikanan Nusantara Ono Surono mengungkapkan, dalam pertemuan tersebut BIN menjelaskan bahwa kartel yang dimaksud Budi Gunawan bukanlah para nelayan yang melakukan aksi demonstrasi di Istana Negara.
"Intinya kami lega, karena yang dimaksudkan bukan kami-kami ini dan bukan nelayan dan bukan stakeholder, pengusaha tapi kekuatan-kekuatan lain," katanya.
Ono mengatakan, pernyataan Kepala BIN tentang kekuatan kartel yang ingin mengganti Susi membuat mereka resah karena mereka merasa bergerak di bidang perikanan.
"Tentunya kita juga ingin mengetahui siapa kartel itu dan perannya. Karena memang isu-su terkait kelautan dan perikanan bukan hanya kemarin tapi sudah hampir tiga tahun sejak Susi menjabat," ujarnya.
Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan mengaku bersyukur kesalahpahaman sudah diselesaikan. Dia menyatakan hanya menjadi perantara soal permasalahan ini.
"Kita sudah menjembatani para nelayan, seluruh stakeholder yang sempat berpikir apa maksud pernyataan Kepala BIN dan sudah saling mengklarifikasi masing-masing," tuturnya.
Menurutnya, langkah ini dilakukan agar tidak ada kesan nelayandan para pemangku kepentingan perikanan justru dianggap sebagai mafia.
Padahal, sambungnya, kelompok nelayan seharusnya dilayani dan dilindungi pemerintah agar bisa sama-sama membesarkan perikanan nasional untuk mewujudkan visi misi kemaritiman Presiden Joko Widodo.