Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan akan menurunkan tim untuk mengetahui kendala-kendala daerah dalam penyerapan dana desa, dimana pada tahun ini dianggarkan sebesar Rp 60 triliun dalam APBN-P 2017.
"Saya juga mau menurunkan tim, kenapa dana desa itu tidak dioptimalkan dari kacamata akuntasi itu yang mana, apa mau dari perencaannya, pengadaannya," tutur Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Jakarta, Kamis (10/8/2017).
Baca: Ketika Agus Yudhoyono Minta Restu Jokowi, Gibran pun Ikut Bergabung
Dalam transfer dana desa, kata Mardiasmo, Kementerian Keuangan terlebih dahulu melihat penyerapan dana tersebut dan capaian yang sudah direalisasikan dari penggunaan dana desa.
"Kita bekerjasama dengan perbendaharaan di daerah, kami transfer sesuai dengan performa, kami lihat bener tidak membuat bangunan, jembatan, dan lain-lainnya," tutur Mardiasmo.
Mardiasmo mengatakan, Kemenkeu juga berharap kepada Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan perguruan tinggi di berbagai daerah untuk mengajarkan kepala daerah dalam menerapkan standar pembukuan yang benar.
"Saya mengajak IAI, termasuk di perguruan tinggi, termasuk mahasiswa yang KKN (kuliah kerja nyata), jadi ini dikeroyok, tidak hanya teori," tutur Mardiasmo.