Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dan PT Freeport Indonesia harus melalui 20 kali pertemuan secara internal, hingga akhirnya menemukan kesepakatan final dari berbagai perundingan antara kedua belah pihak.
Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, dicapainya kesepakatan final perundingan merupakan hasil dari kegigihan Presiden Joko Widodo yang mewajibkan Freeport untuk divestasi saham sebesar 51 persen, membangun smelter, dan bayar pajak lebih tinggi, jika ingin diperpanjang kontraknya.
"Perundingan ini tiga tahun dilakukan, saya ditugaskan Pak Presiden kira-kira Februari 2017, rapat kira-kira 20 kali dan selalu saya laporkan ke presiden," ujar Jonan di komplekz Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/8/2017).
Kemudian langkah selanjutnya setelah Freeport menyepakti tiga poin tersebut, pemerintah akan memikirkan skema pelepasan 51 persen saham Freeport yang pastinya akan dibeli pemerintah.
"Ini dibeli pemerintah, tergantung mau pakai alat apa, apakah BUMN atau apalah," ucap Jonan.
Jonan meminta, manajemen Freeport saat menghitung valuasi harga sahamnya tidak memasukan cadangan tambang yang ada diperut bumi, sehingga diperhitungkan sesuai praktik yang berlaku.
"Hitung kesempatan berusaha ini dihitung, bisnisnya nilainya berapa, bukan cadangan (ikut dihitung), wong bukan punyanya kok dihitung," papar Jonan.