TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mendorong pengembangan kota cerdas di Indonesia . Hal itu untuk peningkatan kualitas kehidupan pada kawasan perkotaan.
"Sekarang lebih dari 53 persen penduduk Indonesia tinggal pada kawasan perkotaan," ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Jumat (8/9/2017).
Menteri Basuki mengatakan bahwa fenomena urbanisasi terjadi di setiap kota di dunia, namun dengan tingkat kecepatan yang berbeda-beda. Oleh karenanya urbanisasi harus dianggap sebagai tantangan, bukan suatu masalah.
"Kota cerdas menghindari gangguan terhadap infrastruktur antara lain melalui penerapan free flow jalan tol, analisis traffic kendaraan dan pengelolaan sampah terpadu," jelas Basuki.
Baca: Bappenas: Ekonomi Indonesia Tumbuh Tapi Belum Diikuti Pemerataan
Untuk diketahui Kementerian PUPR dan Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea (Ministry of Land Infrastructure and Transportation / MLIT) Korea Selatan telah menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) tentang Kota Cerdas.
Baca: Boy Thohir Investor Baru di Marketplace RajaMobil.com
Kerjasama yang dilakukan antara lain dalam merumuskan detail terkait penyiapan kebijakan dan regulasi, perencanaan dan pengelolaan kota cerdas.