Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan komoditi garam telah menjadi masalah yang bertahun-tahun terbengkalai. Dia mengatakan, Pemerintah Kabinet Kerja kini berusaha membereskan masalah tersebut.
Dia menargetkan, dua tahun lagi tidak akan ada impor garam lagi dengan mengatur pasokan garam konsumsi dan industri.
"Kita lihat dalam dua tahun ke depan kita tidak perlu impor lagi. Garam konsumsi kita berlebihan, pengelolaannya tidak efisien," ujar Luhut di kantor bidang Kemaritiman, Jakarta, Rabu (13/9/2017).
Luhut bilang, saat ini Kantor Menko Kemaritiman sedang membangun sebuah sistem agar kelangkaan garam tidak terjadi lagi. Salah satu caranya dengan mendirikan koperasi garam.
"Rakyat yang kerjakan, airnya disiapkan pemerintah. Saya sudah lapor bertahap ke Presiden bahwa ini akan dilakukan," ungkap Luhut.
Baca: Soal Harga Khusus Batubara untuk Kebutuhan Domestik, Jonan Mengaku Belum Ambil Sikap
Dia melihat progresnya di sentra-sentra produksi garam seperti Madura, NTT, Rantepao, dan Jeneponto.
"Jadi saya pikir dengan begini semua bisa berjalan."
Baca: Selain Membuang Mayatnya ke Kali, Kawanan Pembunuh Juga Kuras Harta Pasutri Pengusaha Garmen
Menurut Luhut, lahan yang sedang dikembangkan menjadi ladang baru budidaya garam ada di Nusa Tenggara Timur seluas 400 ha dan akan dikerjakan PT Garam dan sudah mulai berproduksi.
"Lalu ada sisa 225 ha juga akan dikembangkan PT Garam.," kata Luhut.