Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pola kerjasama infrastruktur transportasi BUMN/BUMS tanpa jual aset bisa mendorong pelayanan publik yang optimal.
Terkait hal itu Ekonom dan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Ahmad Ma'ruf menilai pola kerjasama tersebut merupakan langkah tepat yang diambil oleh pemerintah.
Karena kebijakan tersebut bisa menciptakan daya saing layanan publik dan solutif dalam menyingkapi keterbatasan dana APBN, serta efisiensi dan efektivitas pemerintah untuk mendorong layanan publik yang optimal.
"Defisit anggaran bisa ditempuh banyak cara salah satunya kerjasama pemerintah dengan swasta yang selama Ini model tersebut telah dilakukan. Swasta akan tertarik jika kegiatan proyeknya bernilai ekonomi tinggi seperti bikin tol, bikin bandara," kata Ahmad Ma'ruf saat dihubungi wartawan, Kamis (16/11/2017).
Menurut Peneliti senior pada lembaga Riset Inspect ini, pola joint Venture swasta nasional dan asing lebih aman dibandingkan utang meskipun ada konsekuensi bahwa masyarakat akan menanggung beban biaya layanan.
"Kalau proyek yang sifatnya non-profit, swasta tidak tertarik kerjasama. Meskipun kerjasama tersebut mendapat payung hukum dan jaminan sumber pendapatan dari APBN/APBD. Ya jadi opsi yang rasional, meski ada kelompok yang berfikir negatif seakan hanya untungkan pihak swasta," tutupnya.
Sementara dihubungi terpisah Ekonom dari Universitas Negeri Sultan Ageng Tirtayasa Banten, Dahnil Anzar mengatakan jika pendanaan dengan pola private government partnership sudah biasa dilakukan, bahkan pola tersebut dilakukan oleh SBY melalui MP3EI.
Namun pola ini harus hati-hati Jangan sampai sektor-sektor strategis kemudian tergadai dikuasai swasta sehingga kita kehilangan otoritas, seperti pelabuhan, bandara, jalan tol dan sebagainya.
"Pola itu rasional untuk mendorong keterlibatan swasta di sektor-sektor strategis, sehingga ada push factor bagi tumbuhnya investasi swasta. Disisi lain, pola itu adalah cara untuk mengurangi beban fiskal untuk pembangunan Infrastruktur misalnya," pungkas Dahnil.