Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan tahun ini akan mengoperasikan lima unit kapal ternak.
Direktur Jenderal Perhubungan Laut, R. Agus H. Purnomo menjelaskan saat ini 5 kapal tersebut masih dalam tahap pembangunan dan rencananya bakal selesai semester I-2018 atau pada bulan Juni nanti.
Baca: Cerita Sesungguhnya Kecelakaan Mazda vs Harley yang Viral di Sosmed
Kapal ternak yang memiliki nilai investasi senilai Rp 295,5 miliar itu bakal mendukung program ketahanan pangan khususnya di bidang swasembada daging sapi di Indonesia.
"Kami terus mendukung program ketahanan pangan melalui penambahan kapal ternak dan penambahan rute. Hal ini juga bertujuan untuk menurunkan harga daging sapi sekaligus menjaga kualitas dari daging sapi itu sendiri," ungkap Agus, Minggu (21/1/2018).
Lima kapal tersebut akan memiliki rute pengangkutan yang berbeda-beda, yang difokuskan pada wilayah Nusa Tenggara Barat dan Timur.
Pertama adalah KM. Camara Nusantara 2, melayani trayek Kupang – Rote Ndao – Ende – Waingapu – DKI Jakarta.
Kedua KM. Camara Nusantara 3, akan melayani trayek Kupang – Wini – Atapupu – DKI Jakarta, kemudian ketiga adalah KM. Camara Nusantara 4, akan melayani trayek Bima – Badas - Lembar – Balikpapan.
Keempat adalah KM. Camara Nusantara 5, yang akan melayani trayek Celukan Bawang (Bali) – Cirebon – DKI Jakarta dan KM. Camara Nusantara 6, akan melayani trayek Pasean (Pamekasan Madura) – Makassar – Balikpapan.
Selain untuk pendistribusian, ternak yang dibawa juga dijamin akan lebih sehat karena sebelumnya hewan ternak diangkut menggunakan kapal cargo biasa sehingga ternak cenderung stres dan kurang terawat.
"Dengan pengoperasian kapal ternak ini diharapkan dapat menjaga kualitas dan melindungi sapi yang ada di atas kapal dengan fasilitas yang memang dibuat khusus untuk mengangkut hewan ternak," ungkap Agus.
Untuk pengelolaan dan operator kapal ternak akan dilaksanakan melalui mekanisme penugasan dan pelelangan umum kepada Badan Usaha Milik Negara atau Perusahaan Pelayaran Nasional (Swasta).