Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Apfia Tioconny Billy
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Serikat pekerja PT Garuda Indonesia meminta perusahaan mengurangi jumlah direksi karena dinilai tidak sesuai dengan konsep efisiensi yang saat ini tengah dilakukan Garuda.
Mengenai tuntutan tersebut, Direktur Operasional Garuda Indonesia Direktur Operasi Garuda Indonesia, Triyanto Moeharsono menyebutkan pihak Garuda menyerahkan kepada pemegang saham.
Pasalnya keputusan mengenai struktur dGaruda Indonesia adalah wewenang para pemegang saham atau pemerintah.
"Saya pikir itu wewenang pemegang saham, pemerintah ya," ungkap Triyanto saat ditemui di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (24/1/2018).
Triyanto menyebutkan selama belum ada keputusan pergantian dari pemegang saham seluruh direksi bakal bekerja sesuai dengan tugas masing-masing.
"Kami ditugaskan di sini ya kita prajurit jalan aja, kami gak bisa memilih, kita disuruh kerja mari kita kerja," ungkap Triyanto.
Serikat pekerja yang terdiri dari karyawan dan pilot Garuda itu meminta perombakan direksi karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia atau Civil Aviation Safety Regulation.
Baca: Selain Blokir Rekening Rekan Bisnis Sandiaga Uno, Polisi Sita Uang Rp 3,4 Miliar
Pada peraturan ditetapkan enam orang sedangkan direksi garuda saat ini berjumlah sembilan orang.
"Pemerintah harus merestrukturisasi jumlah Direksi PT. Garuda lndonesia menjadi 6 orang dengan berpedoman pada peraturan penerbangan sipil Republik Indonesia atau Civil Aviation Safety Regulation," ungkap Ketua Serikat Pekerja, Ahmad Irfan, saat menggelar konferensi pers, di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (23/1/2018).
Lebih lanjut, Ahmad Irfan menjelaskan seharusnya susunan direksi hanya terdiri dari direktur utama, direktur operasional, direktur keuangan, direktur teknik, direktur komersial, dan direktur personalia.
Sedangkan saat ini perusahaan yang dipimpin oleh Pahala Mansury itu juga memiliki direktur kargo, direktur pelayanan, dan direktur produksi.
"Garuda sudah rugi malah nambah direksi. Ini yang menurut kami sangat kurang tepat," ungkap Ahmad Irfan.
Selain pemborosan, penambahan dua direksi tersebut juga dinilai tidak memberikan penambahan pendapatan yang signifikan untuk perusahaan.
"Garuda adalah perusahaan penerbangan yang tidak memiliki pesawat fighter, tapi ada direktur Kargo dan sekarang pendapatan kargo kita tidak terlalu baik," pungkas Ahmad Irfan.