Sebaliknya, kebijakan fiskal countercyclical, pemerintah mengurangi belanja dan meningkatkan pajak selama ekonomi sedang baik, dan mengurangi belanja dan memotong pajak selama resesi.
Mungkin karena hal ini, Sri Mulyani pantas dinobatkan sebagai menteri terbaik dunia versi World Government Summit.
Namun bagi saya, Sri Mulyani melangkah lebih jauh dari itu.
Ia tak hanya melakukan tugas utama Menteri Keuangan: memastikan kesinambungan fiskal dan menggunakan fiskal sebagai instrumen untuk pertumbuhan, stabilitas dan alokasi anggaran untuk mencapai target pembangunan seperti mengurangi kemiskinan, perbaikan kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.
Sri Mulyani bergerak lebih jauh. Dan hal ini dilakukannya jauh sebelum ia mendapatkan penghargaan ini.
Bagi saya kontribusi yang luar biasa dari Sri Mulyani adalah pembangunan institusi di Kementerian Keuangan. Sayangnya tak banyak media lokal atau studi di Indonesia dibuat tentang ini.
Tahun 2015 saat saya menjadi Senior Fellow di Harvard Kennedy School, saya diundang oleh Princeton University untuk memberikan ceramah tentang Taper Tantrum.
Tetapi yang menarik adalah mereka meminta saya juga untuk menjadi pengajar tamu disalah satu kelas dan membagi pengalaman reformasi di Kementeri Keuangan.
Princeton University memang menulis sebuah studi kasus tentang reformasi di Kementerian Keuangan berjudul: Changing a Civil Service Culture: Reforming Indonesia Ministry of Finance: 2006-2010
Saya cukup beruntung karena terlibat didalam proses reformasi itu, sebagai Staf Khusus Menteri Keuangan ketika itu. Bagi saya, ini adalah kontribusi Sri Mulyani yang luar biasa.
Mereka yang memiliki interaksi yang cukup intens dengan Kementerian Keuangan akan melihat perbedaan yang fundamental sebelum dan sesudah tahun 2006.
Pembenahan institusi dilakukan secara menyeluruh. Ditata dengan sabar, tidak mudah. Termasuk upaya pemberantasan korupsi di bea cukai dan pajak. Masih jauh dari sempurna, namu upaya perbaikan dilakukan. Upaya pelayanan ditingkatkan. Tentu, hasilnya belum sepenuhnya memuaskan.
Bahkan di banyak sisi kita masih melihat berbagai kelemahan. Namun kita memang melihat Kementerian Keuangan yang berbeda setelah reformasi institusi dimulai pada tahun 2006.