TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pembangunan bandara baru di kawasan Bali bagian Utara akan tetap dilanjutkan.
Namun sebelum itu, Luhut dan timnya akan terlebih dulu memastikan perihal anggaran dari para investor yang disebutkan mencapai Rp 6,3 triliun.
"Saya minta paparan detailnya minggu depan. Supaya kita tahu pendanaan mereka Rp 6,3 triliun itu dari mana saja, karena proyek ini non APBN," kata Luhut saat ditemui di kantor Kemenko Maritim, Jakarta Pusat, Senin (2/4/2018).
Selain anggaran, pemerintah juga akan memastikan siapa konsultan yang akan digunakan para investor.
"Kemudian juga akan dikaji siapa konsultannya, dan sebagainya. Jangan nanti proyek dibilang iya, peletakan batu pertama, gak jalan," tutur Luhut Binsar.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika melalui suratnya tertanggal 16 Oktober 2017 yang ditujukan kepada Presiden Joko Widodo perihal penetapan lokasi bandara.
Dalam surat itu Made Mangku Pastika menjelaskan alasan kenapa Bandara Balut harus dibangun di laut.
Dijelaskannya, dalam menentukan lokasi Bandara Balut, pihaknya telah menyerap aspirasi masyarakat.
"Pertimbangannya tidak menggusur lahan produktif dan masyarakat setempat. Tidak menggeser pura dan situs sejarah," jelas Mangku Pastika.
Director PT Bandara Internasional Bali Utara (PT BIBU) Panji Sakti I Made sebelumnya juga mengatakan rencana pembangunan Bandara Balut akan dilakukan di atas laut atau kawasan pantai Kutambahan, Bali Utara.