Kelima, perlu dicari solusi agar bulog tidak menggunakan dana bank berbunga komersial dalam operasionalnya, tetutama tugas-tugas PSO. Dana komersial itu membuat Bulog kurang optimal dalam bekerja.
Di satu sisi tugas-tugas PSO harus berhasil. Di sisi lain, tugas PSO potensial membuat Bulog merugi.
Padahal, kata dia, kalau Bulog merugi Direksi bisa dicopot tiap saat karena dinilai tidak optimal. "Padahal rugi itu karena tugas PSO yang skemanya potensial membuat Bulog merugi," jelasnya.
Keenam, mengembalikan Bulog pada fungsi utama sebagai penjaga dan pengelola stok pangan dan stabilitas harga pangan.
Agar ini jelas, menurutnya, pemerintah perlu segera menetapkan jenis pangan yang jadi obyek penugasan ini.
Kemudian jenis komoditas inilah yang bakal jadi obyek stabilisasi. Di sini perlu instrumen stabilisasi, yakni pengaturan harga (atas dan bawah), volume cadangan, pengaturan ekspor-impor dan jalur distribusi.
Terakhir, lanjut dia, agar soal pangan tidak selalu berulang pemerintah musti segera membentuk badan pangan, seperti amanat pasal 126-129 Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012.
Baca: Wow, HM Sampoerna Tebar Dividen Rp 12,5 Triliun
Baca: Sensasi Test Ride Skutik Bongsor Kymco Xciting 400i dengan Mesin Berkapasitas 400 CC
Badan pangan inilah, imbuhnya, yang merencanakan dan mengoordinasikan semua urusan pangan. Bulog bisa jadi tangan kanan lembaga ini untuk menangani tugas-tugas pengadaan, pengelolaan stok, cadangan dan stabilisasi harga.
Buwas resmi menjadi Dirut Bulog mulai hari ini, Jumat (27/4/2018). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaam Umum (Perum) BULOG.
Melalui keputusan tersebut, Budi Waseso diangkat menjadi Direktur Utama BULOG menggantikan Djarot Kusumayakti.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro menuturk perombakan dilakukan untuk memperkuat stabilisasi harga pangan.
Tidak hanya pangan tapi juga bahan pokok lainnya di luar beras dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.