Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Srihandriatmo Malau
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Penunjukkan Komisaris Jenderal (Purn) Budi Waseso mengakhiri spekulasi siapa pucuk pimpinan baru, Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) dalam seminggu terakhir.
Penunjukan mantan Kepala Badan Nasional Narkotika (BNN) ini, menurut Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia Khudori, akan memastikan seluruh jajaran Bulog dalam bekerja dan mengemban tugas-tugas penting.
"Saya mengucapkan selamat kepada Pak Budi Waseso yang dipercaya menakhodai Bulog menggantikan Pak Djarot Kusumayakti," ujar Khudori kepada Tribunnews.com, Jumat (27/4/2018).
Terkait penunjukkan Buwas, ada beberapa catatan penting ia sampaikan. Catatan-catatan ini menurutnya, perlu menjadi perhatian serius agar tidak hanya berkutat menyelesaikan persoalan kulit dan meyakini itu bakal menyembuhkan penyakit.
"Kalau obat yang kita berikan itu tidak sesuai dengan sakit yang diidap tentu gak akan menyembuhkan. Artinya, pergantian pucuk pimpinan Bulog tidak bakal memperbaiki keadaan jika persyaratan-persayaratan dalam catatan itu gak dipenuhi."
"Jadi kita akan mengulang-ulang ritual pergantian Dirut dan direksi Nulog, tapi gak memperbaiki keadaan," pesannya.
Tujuh catatan penting itu adalah:
Pertama, patut disayangkan pergantian yang dilakukan tepat dua minggu lebih sedikit jelang Ramadan.
Sebab, sebagai orang baru, apalagi ini bidang baru, Buwas perlu mempelajari, mengonsolidasi tim dan memetakan persoalan yang dihadapi.
"Ini butuh waktu. Padahal tugas-tugas berat terkait Ramadan, terutama memastikan stok, cadangan pangan dan stabilisasi harganya, sudah di depan mata," ujarnya.
"Ini perlu aksi segera. Tidak bisa menunggu," tegasnya lebih lanjut.
Untungnya, pergantian Dirut hanya diikuti pergantian direktur keuangan. Sehingga tugas-tugas yang terkait dengan persoalan stok dan stabilisasi harga tetap bisa berjalan seperti yang ada.
Kedua, pergantian pucuk pimpinan Bulog tidak otomatis bakal memperbaiki problem stok, cadangan dan stabilisasi harga.
Karena itu pergantian ini mesti diikuti oleh perubahan kebijakan agar hasilnya optimal.
Yang paling penting adalah menyederhanakan dan memperpendek proses pengambilan keputusan di Bulog.
"Bulog terkesan lambat dan tidak responsif menghadapi persoalan karena atasannya terlalu banyak, yakni 9 kementerian/lembaga," jelasnya.
Perlu dipikirkan agar proses pengambilan keputusan lebih cepat dengan mengurangi majikan Bulog.
Ketiga, perlunya konsistensi dalam penugasan PSO (public service obligation) Bulog berikut instrumen dan aturan pendukungnya.
Selama ini Bulog ditugasi menangani banyak komoditas di luar beras yang sifatnya ajek. Tapi penugasan itu sifatnya hangat-hangat tahi ayam. Kalau ada masalah diberi penugasan, kalau tidak ada masalah dicabut lagi.
Padahal untuk menangani satu komoditas itu perlu banyak hal yang disiapkan.
Yang tak kalah penting, imbuhnya, penugasan mesti disertai instrumen pendukung yang cukup dan aturan yang jelas.
"Selama ini dua hal itu alpa diberikan oleh yang memberi tugas," ucapnya.
Keempat, menghindari penugasan-penugasan yang mendadak. Bisa dipastikan, di luar beras, sebagian besar penugasan kepada Bulog sifatnya mendadak.
Untuk hal-hal tertentu ini tidak terhindarkan. Tapi kalau sebagian besar penugasan itu bersifat mendadak tentu bakal menyulitkan korporasi.
"Siapapun pucuk pimpinan Bulog akan terombang ambing oleh tugas-tugas mendadak ini jika masalah tersebut tidak diakhiri," tegasnya.
Penugasan yang mendadak membuat rencana-rencana manajemen jangka menengah dan jangka panjang sulit dieksekusi.
"Sumberdaya habis terkuras mengurus penugasan mendadak," ujarnya.
Kelima, perlu dicari solusi agar bulog tidak menggunakan dana bank berbunga komersial dalam operasionalnya, tetutama tugas-tugas PSO. Dana komersial itu membuat Bulog kurang optimal dalam bekerja.
Di satu sisi tugas-tugas PSO harus berhasil. Di sisi lain, tugas PSO potensial membuat Bulog merugi.
Padahal, kata dia, kalau Bulog merugi Direksi bisa dicopot tiap saat karena dinilai tidak optimal. "Padahal rugi itu karena tugas PSO yang skemanya potensial membuat Bulog merugi," jelasnya.
Keenam, mengembalikan Bulog pada fungsi utama sebagai penjaga dan pengelola stok pangan dan stabilitas harga pangan.
Agar ini jelas, menurutnya, pemerintah perlu segera menetapkan jenis pangan yang jadi obyek penugasan ini.
Kemudian jenis komoditas inilah yang bakal jadi obyek stabilisasi. Di sini perlu instrumen stabilisasi, yakni pengaturan harga (atas dan bawah), volume cadangan, pengaturan ekspor-impor dan jalur distribusi.
Terakhir, lanjut dia, agar soal pangan tidak selalu berulang pemerintah musti segera membentuk badan pangan, seperti amanat pasal 126-129 Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012.
Baca: Wow, HM Sampoerna Tebar Dividen Rp 12,5 Triliun
Baca: Sensasi Test Ride Skutik Bongsor Kymco Xciting 400i dengan Mesin Berkapasitas 400 CC
Badan pangan inilah, imbuhnya, yang merencanakan dan mengoordinasikan semua urusan pangan. Bulog bisa jadi tangan kanan lembaga ini untuk menangani tugas-tugas pengadaan, pengelolaan stok, cadangan dan stabilisasi harga.
Buwas resmi menjadi Dirut Bulog mulai hari ini, Jumat (27/4/2018). Keputusan tersebut ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Nomor: SK-115/MBU/04/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaam Umum (Perum) BULOG.
Melalui keputusan tersebut, Budi Waseso diangkat menjadi Direktur Utama BULOG menggantikan Djarot Kusumayakti.
Deputi Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN, Wahyu Kuncoro menuturk perombakan dilakukan untuk memperkuat stabilisasi harga pangan.
Tidak hanya pangan tapi juga bahan pokok lainnya di luar beras dalam rangka menjaga ketahanan pangan nasional.
“Pemerintah terus mendorong agar Perum Bulog Sebagai perusahaan yang mengemban tugas dari pemerintah dapat menjalankan perannya untuk menjaga Harga Dasar Pembelian gabah petani, stabilisasi harga khususnya harga pokok, penyaluran program Bantuan Sosial Beras Sejahtera (Bansos Rastra), pengelolaan stok pangan serta bahan pangan lainnya di luar beras,” ungkap Wahyu di Kementerian BUMN, Jakarta Selatan, Jumat (27/4/2018).
Selain mengangkat Budi Waseso, Kementerian BUMN juga mengangkat Triyana sebagai Direktur Keuangan
Adapun Direksi yang tidak mengalami perubahan yaitu:
1. Karyawan Gunarso sebagai Direktur Operasional dan Pelayanan Publik
2. Imam Subowo sebagai Direktur Pengembangan Bisnis dan Industri
3. Tri Wahyudi Saleh sebagai Direktur Komersil
4. Febriyanto sebagai Direktur SDM & Umum
5. Andrianto Wahyu Adi sebagai Direktur Pengadaan.