Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, KUALA LUMPUR – Malaysia mulai meninjau adanya potensi Grab memonopoli pasar ride-hailing usai pencaplokan kompetitornya, Uber.
Peninjauan itu akan dilakukan Malaysia Competition Commision (lembaga sejenis Komisi Pengawas dan Persaingan usaha/KPPU).
Dalam sebuah pernyataan, Kementerian Perhubungan Malaysia mengaku menerima banyak laporan terkait keputusan Grab yang menaikkan harga sepihak sejak Uber diakuisisi.
Situasi itu akhirnya membuat kementerian turun tangan dengan mengatur bisnis Grab melalui regulasi transportasi yang sudah ada.
Artinya, bisnis ride hailing yang ditawarkan grab bakal berada di bawah regulasi yang sama dengan bisnis taksi konvensional.
Baca: Nikita Mirzani Berhijab karena Allah, Bukan Manusia
Dengan begitu, sebelum menjadi driver taksi online, mesti melewati proses check up kesehatan, inspeksi kendaraan, dan menunggu terbitnya izin.
"Apa yang menjadi kewajiban pengemudi taksi juga menjadi kewajiban yang sama kepada pengemudi e-hailing, untuk mendapatkan kartu pengemudi," kata Menteri Transportasi Malaysia, Anthony Loke, seperti dikutip dari Reuters, Kamis (12/7/2018).
Sebelumnya, Singapura, Vietnam, dan Filipina juga menunjukkan kekhawatiran Grab memonopoli pasar usai Uber angkat kaki.
Beberapa waktu lalu, Singapura menjatuhkan sanksi finansial ke Grab. Sementara Filipina mengundang GO-JEK agar terjadi persaingan pasar yang sehat.