Tak Aman Karena Rasionya Sudah 30 Persen, Zulkifli Kritik Pengelolaan Utang Pemerintahan Jokowi-JK

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -‎ Ketua MPR Zulkifli Hasan menyatakan tak ada masalah jika ada yang mengkritik isi pidato kenegaraannya sebagai Ketua MPR RI yang menyoroti kekurangan pemerintahan Presiden Joko Widodo, saat Zulkifli Hasan menyampaikan pidato kenegaraan di gedung MPR/DPR, Jakarta.

Zulkifli yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) menyatakan, apa yang disampaikan merupakan fakta di lapangan.

"Kan angka-angkanya, enggak ada yang bantah kan?," ujar Zulkifli di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/8/2018).

‎Dalam pidato kenegaraan, Zulkifli mengatakan terdapat masalah pengelolaan utang yang dijalankan pemerintahan Jokowi-JK dan harus segera diselesaikan.

"Pola utang tidak aman dengan rasio 30 persen, yaitu beban utang pemerintah adalah Rp 400 triliun di 20w8, ini yang diperhatikan," ucap Zulkifli dihadapan Presiden, anggota MPR/DPR, dan sejumlah pejabat negara.

Baca: Rehat dari Hiruk-Pikuk Politik, SBY Terbang ke Singapura dan Absen di Upacara 17-an di Istana

Selain itu, dirinya menyinggung soal kemiskinan yang belum mampu diturunkan secara maksimal oleh pemerintah.‎

"Sebagai wakil rakyat dan Ketua MPR saya menegaskan tak ada kemerdekaan di dalam kemiskinan dan tak ada kemerdekaan tanpa keadilan sosial," kata Zulkifli.

Zulkifli mengatakan, terdapat tiga persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini. Pertama yakni masalah kesenjangan.

"Selain itu turunya pendapatan masyarakat," tambahnya.

Selain itu permasalah ketiga yakni kestabilan harga. Pemerintah menurut Zulkifli harus dapat mengendalikan harga kebutuhan rumah tangga sehingga daya beli masyarakat terjaga.

"Bapak Presiden ini titipan emak emak titipan rakyat Indonesia agar harga harga terjangkau," pungkasnya.