Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dianggap jadi pihak yang paling dirugikan dengan batalnya kenaikan harga bahan bakar jenis premium.
Selama ini, keuangan Pertamina terbebani BBM subsidi. Kenaikan BBM nonsubsidi belum cukup untuk menutupi defisit anggaran. Ditambah lagi dengan harga minyak dunia yang tembus 85 dollar AS per barrel.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, dengan batalnya kenaikan harga premium, Pertamina kembali harus menanggung beban subsidi yang cukup berat.
"Yang kasian kan Pertamina kalau menanggung harga penjualan dengan harga perekonomian yang melebar," ujar Bhima kepada Kompas.com, Kamis (11/10/2018).
Baca: Amien Rais Ngaku Dimuliakan Penyindik saat Diperiksa, Pakar Mikro Ekspresi Beberkan Fakta Sebenarnya
Imbasnya, kata Bhima, cashflow Pertamina kian tergerus. Jika cashflow-nya tergerus, makan akan menciptakan beban bagi Pertamina. Ujung-ujungnya akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk periode berikutnya.
"Karena APBN akan menyunting Pertamina melalui BUMN dalam jumlah yang besar untuk menambah anggarannya. Ini sama-sama kondisi yang simalakama," kata Bhima.
Diketahui, anggaran Pertamina mengalami defisit dan harus mengkoreksi target laba tahun ini karena beban subsidi sangat besar. Apalagi saat ini harga minyak dunia terus meroket.
Tim riset Bank Mandiri sebelumnya memaparkan data bahwa Pertamina berpotensi merugi hingga Rp 2,8 triliun setiap harga minyak Brent naik 1 dollar AS per barel. Dengan batalnya kenaikan harga premium, Pertamina akan terus defisit hingga akhir tahun ini.
"Sampai akhir tahun potential loss pertamina akan lebih dari Rp 20 triliun. Itu yang secara pasti karena harus menanggung beban berat," kata Bhima.
Tak hanya Pertamina, investor yang ingin masuk ke sektor migas juga secara tak langsung dikorbankan. Terlebih harga minyak dunia diprediksi tembus 95 dollar AS per barel hingga akhir tahun.
Jika cashflow Pertamina terus tertekan, maka akan mempengaruhi Pertamina dalam meningkatkan lifting minyak atau mencari sumur eksplorasi baru.
"Akhirnya kita makin ketergantungan terhadap impor minyak ke depannya. Sekarang saja sudah sekitar satu juta barel per hari," kata Bhima.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan sebelummnya menyampaikan bahwa premium akan naik pada pukul 18.00 WIB, Rabu (10/10/2018) kemarin.
Harga premium naik menjadi sebesar Rp 7.000 per liter untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) dan Rp 6.900 per liter untuk di luar Jamali. Jonan bahkan menyebut bahwa kenaikan harga premium ini sesuai arahan Presiden Jokowi.
"Pemerintah mempertimbangkan, sesuai arahan Presiden, bahwa premium, premium saja ya, mulai hari ini pukul 18.00 WIB paling cepat, tergantung Pertamina (sosialisasi) ke 2.500 SPBU di seluruh nusantara, disesuaikan harganya," kata Jonan.
Namun, belum satu jam setelah diumumkan Jonan, berhembus kabar bahwa Presiden Joko Widodo membatalkan kenaikan harga premium.
Kabar tersebut dibenarkan Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi yang menyatakan harga premium batal naik berdasarkan arahan Presiden Jokowi.
"Iya ditunda, sesuai arahan Pak Presiden (Jokowi). Kami evaluasi lagi kenaikan tersebut," kata dia.
Sementara Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Erani Yustika mengatakan, pembatalan tersebut terjadi karena Presiden mendengarkan aspirasi publik.
"Presiden selalu menghendaki adanya kecermatan di dalam mengambil keputusan, termasuk juga menyerap aspirasi publik," kata Erani.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Harga Premium Batal Naik, Pertamina Makin Terhimpit"