News

Bisnis

Super Skor

Sport

Seleb

Lifestyle

Travel

Lifestyle

Tribunners

Video

Tribunners

Kilas Kementerian

Images

Wapres JK: Indonesia Tidak Impor Beras Tahun Ini

Penulis: Rina Ayu Panca Rini
Editor: Malvyandie Haryadi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Konferensi Pers usai rapat penyempurnakan metode perhitungan produksi beras, di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018)

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Rina Ayu

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla menuturkan tahun ini pemerintah tak melakukan impor beras. Ia menyebut sampai akhir tahun ini Bulog memiliki cadangan beras mencapai 2,2 juta.

Selain itu alasan pemerintah untuk tak mengimpor beras, kata JK adalah, harga beras di pasaran masih terhitung stabil.

Baca: Tawuran Dekat Kantor Polisi, 5 Remaja Ini Diciduk Petugas

Hal tersebut dinyatakan JK dalam rapat penyempurnakan metode perhitungan produksi beras, bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri ATR/BPR Sofjan Djalil, Kepala BPS Suhariyanto, perwakilan LAPAN, Kementerian Pertanian, serta BIG, di Kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (22/10/2018).

"Kita (Indonesia) punya rencana sekarang, sama sekali mengimpor tidak memenuhi syarat. Stok bulog 2,2 juta, harga juga stabil," kata Wapres JK.

Ia menerangkan, syarat pemerintah untuk melakukan impor jika cadangan beras berada di bawah 1 juta serta harga yang tak stabil.

"Dua juta (stok Beras di Bulog) itu bagus. Kemudian harga juga lebih stabil tidak akan impor. Bukan alasan mengimpor," tegas dia.

Wapres pun merevisi data Kementerian Pertanian yang menyebut pada tahun 2017, produksi gabah kering mencapai 80 juta ton.

"Jadi jangan mengira ini tidak surplus, cuma tidak 80 juta produksi gabah. Produksi gabah 80 juta orang ketawain kita, 80 juta kok impor beras, padahal enggak seperti itu," ucap Kalla.

"Sekali lagi menurut saya impor sederhana. Kalau di bawah sejuta (stok beras) harga di atas 10 persen daripada harga patokan, impor. Sekarang syarat itu tidak memenuhi," kata Kalla.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda

Berita Populer

Berita Terkini