TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Persatuan Insinyur Indonesia (PII) akan membentuk sistem database insinyur melalui platform digital.
Hal ini bertujuan untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) demi mendukung pemerintah yang terus membangun infrastruktur.
Ketua Umum PII Heru Dewanto mengatakan, database atau platform yang disiapkan itu untuk mengetahui secara pasti jumlah insinyur yang ada di dalam negeri. Saat ini, tidak ada yang bisa memastikan berapa jumlah insinyur di Indonesia.
Heru melanjutkan, roadmap pengembangan SDM insinyur harus disesuaikan dengan roadmap pembangunan infrastruktur nasional yang disusun oleh pemerintah.
“Jadi, dengan adanya database itu kita tahu berapa jumlah insinyur. Dari situ, kita akan lebih mudah memetakan atau mempersiapkan SDM sesuai dengan bidangnya untuk mendukung pembangunan infrastruktur,” kata Heru saat menjadi pembicara dalam sebuah focus group discussion (FGD) di Hotel Kempinski Grand Indonesia, Jakarta, (22/1/2019).
Baca: Wanda Hamidah Perjuangkan Akses Modal dan Pelatihan Usaha Khusus Perempuan
Heru yang juga merupakan Direktur Utama Cirebon Power, konsorsium pembangkit listrik itu mengungkapkan, selama ini tidak ada data base karena tidak ada yang mengharuskan insinyur melakukan registrasi dan sertifikasi profesi. Padahal menurut Heru, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang no.11/2014 tentang Keinsinyuran.
Dia menjelaskan, pembangunan infrastruktur lanjutan perlu dukungan perencanaan dan strategi integratif untuk memaksimalkan kapasitas rantai nilai nasional.
“Kali ini kita punya waktu untuk membuat planning dan strategi secara lebih integrative untuk memaksimalkan potensi nasional. Baik SDM insinyur, kontraktor, developer, industri dan lain-lain.”
Infrastruktur yang telah terbangun, lanjutnya, dan beroperasi memerlukan dukungan menajemen aset yang handal untuk aset leverage serta monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan untuk memastikan nilai tambah infrastruktur bagi kemanfaatan pembangunan sosial dan ekonomi bangsa.
Dalam acara diskusi tersebut juga turut hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri PPN/Bappenas Bambang Brodjonegoro dan Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono.