Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) telah melakukan koordinasi dengan para stakeholder terkait jasa logistik melalui transportasi udara.
Para stakeholder tersebut di antaranya Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim, Kementerian Perhubungan, Kementerian BUMN, Garuda Indonesia, Citilink, Sriwijaya, Angkasa Pura I dan pelaku usaha perikanan.
Baca: Kemahalan, Pengusaha Logistik Minta Pemerintah Turunkan Tarif Tol Trans Jawa
Koordinasi tersebut dilakukan melihat pentingnya jasa logistik melalui transportasi udara yang mencapai kurang lebih 50 persen dari total ikan yang didistribusikan.
"Transportasi udara dinilai sangat efektif dalam kerangka logistik karena mempersingkat waktu dan jarak, namun berdasarkan data dan informasi dari pihak penyedia angkutan udara diketahui bahwa tingkat kenaikan biaya transportasi udara tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018 (Januari) rata-rata mencapai 183%," kata Dirjen PDSPKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rifky Effendi Hardijanto, Rabu (13/2/2019).
Rifky mengungkapkan terdapat beberapa indikator yang menyebabkan pihak maskapai penerbangan menaikkan tarif biaya cargo yaitu kenaikan biaya avtur sebesar 40% dan pelemahan kurs Rupiah hingga 14%.
"Kenaikan biaya ini berdampak pada kegiatan pelaku usaha perikanan sampai pada tahap penghentian usaha/ekspor hasil perikanan karena harga jual dengan produk perikanan tidak kompetitif dengan biaya logistik yang lebih dari 20%," kata Rifky.
Dalam koordinasi tersebut, Garuda Indonesia menyampaikan telah mengoperasikan satu dari empat pesawat freighter khusus barang yang dapat dimanfaatkan. Untuk transportasi hasil perikanan menggunakan pesawat freighter akan diawali dari Ambon.
Para pelaku usaha dari Bali, Mimika dan Ambon telah sepakat melakukan kerjasama pengiriman komoditas ekspor (udang) dari lokasi produksi menggunakan freighter Garuda dengan biaya dan volume yang disepakati kedua belah pihak.
Selanjutnya Ditjen PDSPKP akan memfasilitasi pertemuan untuk konsolidasi muatan dan kerjasama para pihak dalam distribusi hasil perikanan.
Tahun 2019 akan diinisiasi hub logistik untuk ekspor ikan dari Timur Indonesia via udara bertempat di Makassar.
Baca: Garap Bisnis Logistik, Garuda Indonesia Gaet GOJEK
Semua peserta rapat mendukungnya dalam penguatan sarana prasarana untuk distribusi ikan (runway, gudang, penambahan pesawat, dan lain-lain) pada titik daerah produksi dan hub logistik ikan.
Terkait perkembangan biaya transportasi logistik melalui udara, KKP bersama stakeholder terkait menetapkan tiga langkah yang akan dilakukan yaitu Jangka pendek melalui bedah cost structure penerbangan (Kementerian Koordinator Perekonomian diminta sebagai lead), konsolidasi muatan ikan, inisiasi kerjasama untuk menjamin keteraturan volume dan pengiriman; Jangka menengah dengan mendorong ekspor langsung dari Kawasan Timur Indonesia melalui hub Makassar sembari mengurangi double handling; dan Jangka Panjang dengan menambah armada dan memperbaiki sarana distribusi ikan via udara, membuat hub dan spoke logistic untuk hasil perikanan.