Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Center of Reform on Economics (Core) menilai wacana Presiden Joko Widodo untuk membentuk dua kementerian baru masih perlu kajian yang dalam. Pasalnya, buruknya kinerja ekspor dan investasi dikarenakan sistem yang kurang kondusif.
"Saya pikir lebih banyak lemahnya kinerja ekspor dan investasi karena sinergi antar kebijakan terkait," ujar Direktur Core Mohammad Faisal saat dihubungi Kontan.co.id, Selasa (12/3/2019).
Selain itu, justru yang perlu diperhatikan adalah daya saing produk pertanian, pertambangan dan khususnya manufaktur. Sehingga apabila permasalahan ada di kedua hal tersebut, maka membentuk kementerian baru bukan merupakan solusi yang tepat.
"Iya (optimalkan sinergi). Terutama bagaimana dari hulu punya daya saing yang bagus sampai kemudian hilirnya ditunjang dengan strategi perdagangan yang tepat," jelas Faisal.
Sedangkan untuk membentuk kementerian baru, pemerintah perlu menakar efektifitas pembagian kerja antara Kementerian Perdagangan (Kemdag) dengan kementerian Ekspor dan Kementerian Investasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).
Baca: Sempat Ditanyai Polisi, Pria Ini Selamat dari Kecelakaan Maut Boeing 737 Max 8 Ethiopian Airlines
Selain itu, juga perlu pertimbangan dari panjangnya waktu yang dibutuhkan untuk penyesuaian. Kehadiran lembaga baru memerlukan proses transisi mulai dari sosialiasi, sinergi, hingga masalah kepegawaian dan struktur lembaga.
Kemendag mencatat kinerja ekspor Indonesia hanya tumbuh 6,7% pada tahun 2018. Angka ini jauh di bawah target yang dipatok untuk pertumbuhan ekspor tahun 2018 yakni sebesar 11%.
BKPM juga mengakui nvestasi tak mencapai target di tahun lalu. Tahun 2018, BKPM menargetkan realisasi investasi Rp 765 triliun, namun hanya mencapai Rp 721,3 triliun. Capaian realisasi ini hanya tumbuh 4,1% bila dibandingkan tahun sebelumnya.
Pertumbuhan ini jauh lebih rendah bila dibandingkan pertumbuhan investasi 2017 yang mencapai di atas 10%.
Reporter: Benedicta Prima
Artikel ini tayang di Kontan dengan judul Ekonom Core: Ide Jokowi bentuk dua kementerian baru perlu kajian lagi