Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Permerintah berusaha menekan harga-harga kebutuhan di tengah masyarakat, termasuk tarif tiket penerbangan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengaku sengaja turun tangan mengurusi harga tiket pesawat yang masih tinggi saat menjelang mudik Lebaran 2019.
Rencananya, pekan depan Darmin memanggil rapat Menteri Perhubungan, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan pihak maskapai penerbangan milik negara, yakni Garuda Indonesia.
Hal itu disampaikan Darmin dalam konferensi pers usai rapat koordinasi persiapan jelang Ramadan dan Lebaran 2019, di Jakarta, Kamis (25/4/2019).
"Kami sudah membicarakan, perlu ada aturan yang jelas mengenai batas atas dan batas bawah itu supaya dipatuhi," ujar Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis siang.
"Karena biasanya jelang Idul Fitri dia naik lagi. Jadi nanti dari Kemenhub akan menjelaskan secara lebih rinci," sambung dia.
Baca: Kalahkan Wasekjen PDIP hingga Hidayat Nur Wahid di Singapura, Tsamara Amany Tak Lolos ke Senayan
Masalah mahalnya tiket pesawat dinilai perlu diselesaikan oleh pemerintah karena bisa berdampak kepada melonjaknya laju inflasi.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), harga tiket pesawat terus menerus menyumbang inflasi sejak November 2018.
Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Darat Budi Setiadi yang mewakili Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, rapat khusus mengenai tiket pesawat tersebut akan digelar Senin pekan depan.
Ia memastikan, rapat khusus tersebut akan mempertemukan Menteri Perhubungan, Menteri BUMN dan maskapai penerbangan yakni Garuda Indonesia.
"Kami harapkan nanti ada stabilitas dari harga tiket Garuda yang mungkin dirasakan (masih tinggi) seperti sekarang ini," kata dia.
Baca: Nila Moeloek Ingin Kembali Jadi Dosen Jika Tak Lagi Jabat Menteri
"Kami sudah membicarakan tadi perlu ada aturan yang jelas mengenai batas atas dan batas bawah itu supaya dipatuhi," ujar Darmin Nasution, mantan Gubernur Bank Indonesia.
"Karena biasanya jelang Idul Fitri dia naik lagi. Jadi nanti dari Kemenhub akan menjelaskan secara lebih rinci," sambung dia.
Stok Pangan
Pemerintah memastikan kebutuhan pangan dan bahan bakar minyak (BBM) menjelang Ramadan dan Lebaran, dalam kondisi aman.
Darmin Nasution mengatakan, perkembangan inflasi Ramadan dan Idul Fitri dalam dua tahun terakhir menurun, inflasi volatile food lebih terkendali, termasuk harga beras yang tidak lagi mengalami inflasi.
Darmin berharap, Bulog dapat menjaga ketersedian stok dan stabilisasi beberapa harga pangan seperti beras, minyak goreng, daging, gula, bawang merah, bawang putih, serta cabai merah.
"Bulog juga diharapkan mengambil peran dalam menstabilkan harga, namun dengan tetap memperhatikan kepentingan 2 sisi baik produsen maupun konsumen," papar Darmin.
Selain itu, Bulog juga perlu memperhatikan pembangunan gudang-gudang di daerah yang terdapat surplus komoditasnya agar daerah-daerah yang defisit, harganya bisa dikendalikan di tingkat konsumen tanpa mengorbankan harga di tingkat produsen.
Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), M Fanshurullah Asa menyatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan Posko Nasional Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk tahun 2019 ini.
Menurutnya, posko nasional tersebut akan berkoordinasi dengan stakeholders bidang energi dan berkomunikasi dengan petugas lapangan dan badan usaha.
Tidak hanya itu, Posko nasional ini lah yang akan memonitoring lapangan, baik sebelum maupun sesudah Idul Fitri 2019, di wilayah rawan kemacetan, wilayah rawan pasokan, monitoring obvitnas dan wilayah rawan bencana, serta monitoring berita dari berbagai sumber yang kredibel.
Tercatat, stok BBM saat ini masih dalam batas aman dan terkendali.
Premium memiliki ketahanan stok (27 hari), Pertalite (21 hari), Pertamax (20 hari), Pertamax Turbo (38 hari), Solar/Bio (24 hari), Pertamina Dex (47 hari); Avtur (28 hari). Sementara itu, stok LPG normal, 363 ribu Metric Ton yang mampu memenuhi kebutuhan untuk 18 hari.
"Secara keseluruhan, kesiapan sektor ESDM aman dan terkendali. Mulai dari stok BBM Pertamina dan badan usaha lain, stok LPG, maupun kondisi kelistrikan," tuturnya. (tribun network/ria anatasia/kompas.com)