Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Dekan fakultas ekonomi UNAS, Suryono Efendi mengatakan, pemerintah harus menyiapkan langkah konkret dalam memenuhi kebutuhan migas dalam negeri.
Sampai saat ini, katanya kontribusi energi minyak bumi pada pendapatan nasional tidak sebanding dengan import minyak bumi.
Baca: Saran Rizal Ramli untuk Pemerintah: Lebih Baik Fokus Persoalan Ekonomi
Hal ini ia katakan dalam seminar nasional yang diselenggarakan Amru Syndicate bersama Rumah Energi bertajuk Kuasai Sektor Energi Mulai Sekarang, Selasa (12/11/2019).
Pernyataan Suryono terkait pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya yang memastikan akan menindaktegas mereka yang menghalangi program pemerintah. Khususnya di bidang Migas. Sikap tegas tersebut dinilai wajar disampaikan, lantaran kebutuhan migas dalam negeri sampai saat ini masih ditopang melalui import.
"Hal ini terjadi karena kebutuham BBM dalam negeri hanya mampu dipenuhi oleh pemerintah tidak lebih dari lima puluh persen saja," kata Suryono.
Baca: Badan Pengembangan SDM ESDM Dalam Peresmian Klinik Pratama PPSDM Migas dan Pujasera Sasono Suko
Pengamat energi, Hari Apriatno dalam kesempatan itu mengungkapkan, pemerintah perlu mendukung upaya berdikari dalam sektor migas. Langkah awal yang dapat dilakukan, lanjutnya adalah dengan menaikkan anggaran hingga mencukupi untuk berkembangnya para ilmuwan.
"Tanpa dukungan dan keberpihakan yang nyata itu sulit diharapkan terciptanya lompatan kemajuan ilmu dan teknologi di Indonesia," katanya lagi.
Pengamat kebijakan publik IBSW, Nova Andika berpendapat sama. Menurutnya, keberpihakan terhadap kebijakan publik berorientasi kepada pelayanan orang banyak harus ditunjukkan oleh pemerintah dalam berbagai regulasi.
Baca: Arifin Tasrif Dinilai Sosok Tepat Tangani Sektor Energi
"Perlu stimulasi dan dorongan dari pemerintah agar tercipta kesadaran kolektif masyarakat akan pentingnya kebersamaan dalam menangani masalah bersama," ujarnya.
Pengamat Global Institute, Hendrajit menegaskan dalam kesempatan itu, energi security mutlak harus dimiliki oleh negara manapun dan sampaikapanpun."Dalam membahas energi security, kata kuncinya adalah 4-A, yaitu availability, accessibility, acceptability, affordabillity," ia menegaskan.