Baca tanpa iklan
TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-Ekonom Icsanuddin Noorsy menilai Menko Ekonomi yang rangkap jabatan sebagai ketua umum parpol ketum parpol, menunjukkan sakitnya sistem yang dipakai di pemerintahan Jokowi.
"Struktur pemerintah digabung menjadi struktur politik, rusak sistem ini. Ketum sekaligus jadi Menteri Ekonomi. Ini salah sistem. Mestinya diperbaiki oleh pemimpinnya, perbaiki dulu iklim sosial politik untuk melahirkan iklim ekonomi yang sehat," kritik Noorsy kepada tribunnews.com, Rabu (13/11/2019).
"Tim ekonomi ini tidak kompeten dan bisa membuat Indonesia berada dalam lingkaran krisis ekonomi," lanjutnya.
Baca: Langkah Konkret untuk Penuhi Kebutuhan Migas Sangat Diperlukan
Tantangan terberatnya saat ini lanjut Noorsy, Indonesia masih melakukan cara lama dalam memperbaiki kinerja ekonomi saat ini yaitu melalui pembukaan investasi asing besar-besaran.
Padahal, lima negara saat ini yaitu AS, China, Rusia, Jerman dan Prancis melakukan lima cara dalam memperbaiki ekonomi mereka.
Baca: Banyak Catatan Kritis Untuk Tim Ekonomi Kabinet Indonesia Maju
Dijelaskan, pertama, tingkat suku bunga rendah, fiskal ekspansif. Kedua, melihat dan membenahi ekonomi ke dalam dan menyerang atau berorientasi ke luar negeri atau deglobalisasi.
Ketiga, memperbaiki daya beli masyarakat dengan menyeimbangkan padat modal dan padat karya. Keempat, menstruktur ekonomi dari SD distribusi untuk kepentingan domestik. Terakhir, menihilkan ketergantungan dari pihak luar.
"Indonesia malah salah kebijakan. Contoh, dari suku bunga rendah. Saat ini, suku bunga masih tinggi yaitu 5 persen. Sedangkan obligasi berada di posisi 7 persen. Ini jelas salah karena ada persaingan tidak sehat antara suku bunga dan obligasi," tuturnya.
"Selain itu, mengganggu penyaluran kredit perbankan. Fiskal, ketergantungan pada utang dan obligasi tinggi. Risiko pasar Indonesia sangat tinggi. Nilai tukar sangat sensitif. Artinya posisi Indonesia rentan krisis," katanya lagi.
Baca: Saran Rizal Ramli untuk Pemerintah: Lebih Baik Fokus Persoalan Ekonomi
Karena kebijakan orientasinya salah, Noorsy menegaskan kembali, dengan memperlebar investasi asing. Jadi kebijakannya salah obat.
Harusnya memperbaiki kebijakan ekonomi, katanya lagi ini malah melakukan pemotongan birokrasi dengan eselon III dan IV.
Baca: 5 Dokumen Penting Syarat Mudah Daftar CPNS 2019, Termasuk Foto Selfie
Dari deregulasi menjadi pemotongan birokrasi, ini yang dianggapnya justru salah.
"Harusnya yang diperbaiki itu kultur social politik yang sakit, bukan malah menimpa birokrasi. Jokowi tidak memperbaiki kerja sama sosial dengan baik," kritik Noorsy.