Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayoritas APBD yang sekira 70 persen digunakan buat pembayaran gaji dan perjalanan dinas pegawai negeri sipil (PNS) bikin Menteri Keuangan Sri Mulyani kesal.
Dengan nada tinggi, Sri Mulyani mengungkapkan, anggaran belanja pegawai di daerah tidak efisien karena mencapai 36 persen sendiri.
Baca: Sri Mulyani Heran Sudah Ada Dana Desa, tapi Kemiskinan Sulit Turun
Baca: KABAR Gembira! Tunjangan Pensiunan PNS Diusulkan Naik Rp 70 Juta Menjadi Rp 700 Juta, Yuk Diamini!
Baca: KPK Kembali Periksa Eks Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo
"Transfer dana ke daerah itu hanya bisa berarti bila prinsip pengelolaan diperbaiki. Kelemahannya yakni efisiensi kurang, porsi belanja pegawai tinggi sebesar 36 persen," ujarnya dalam acara Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2020 di kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Kamis (14/11/2019).
Kemudian, penggunaan anggaran untuk belanja barang dan jasa, terutama perjalanan dinas untuk sosialisasi juga tidak kalah besar.
"Perjalanan dinas disatukan setahun sekali saja, jangan wira-wiri. Saya minta kemendagri ini dikoordinir tiap kementerian karena itu wira-wiri 13,4 persen sendiri dari APBD," kata Sri Mulyani.
Selain itu, ia menambahkan, anggaran belanja jasa kantor bisa mencapai 17,5 persen dari APBD, sehingga ditambah dengan perjalanan dinas menjadi sekira 31 persen.
"Sudah 31 persen sendiri dari perjalanan dinas dan belanja kantor, belum belanja pegawai 36 persen. Totalnya hampir 70 persen untuk urus orang pemda, sisanya untuk rakyat, itukan salah, tolong dilihat betul," pungkasnya.