Baca tanpa iklan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Yanuar Riezqi Yovanda
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyatakan, tidak ada modal negara dari APBN buat menyelesaikan persoalan PT Asuransi Jiwasraya.
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Isa Rachmatarwata mengatakan, koordinasi penyelematan Jiwasraya ada di Kementerian BUMN.
Namun, ia mengungkapkan, ketika Kementerian BUMN meminta peran Kemenkeu maka jawabannya adalah tidak ada usaha buat memakai APBN.
"Kalau ada kebutuhan modal tambahan, sejauh ini Kemenkeu konfiden mengusahakan tidak perlu ada dari APBN," ujarnya usai konferensi pers APBN KiTa, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Sementara itu, Isa belum tahu detil kebutuhan dana asuransi pelat merah ini sebesar Rp 32,89 triliun agar rasio solvabilitas atau risk based capital (RBC) sesuai ketentuan yakni minimal 120%.
Baca: Ada Indikasi Fraud, Kementerian BUMN Serahkan Kasus Jiwasraya ke Kejaksaan Agung
"Nanti kita lihat, saya belum lihat itu detilnya," pungkasnya.
Sebelumnya, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menggandeng Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk menyelamatkan Jiwasraya.
Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengaku tidak bisa mengandalkan pendanaan hanya dari Jiwasraya Putra karena secara bisnis masih kecil. Jiwasraya Putra merupakan anak usaha Jiwasraya.
"Anak usaha itu hanya bagian kecil, secara all size tentunya tidak cukup untuk menutupi (kewajiban jatuh tempo) semuanya," kata Kartika di Jakarta, Kamis (14/11/2019).